Presiden Jokowi Diminta Basmi Tuntas Mafia Anggaran

Presiden Jokowi Diminta Basmi Tuntas Mafia Anggaran
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra. ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / CAH Senin, 18 November 2019 | 07:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra meminta Presiden Joko Widodo untuk memberantas dan membasmi tuntas para mafia anggaran yang selama ini mencuri uang rakyat untuk kepentingannya secara pribadi atau kelompok. Menurut Azmi, Perintah Jokowi agar oknum jaksa dan polisi tidak peras pengusaha dalam menjalankan usaha, tidak efektif jika mafia anggaran masih berkeliaran.

"Perintah Jokowi kepada Kapolri dan Jaksa Agung beberapa waktu lalu tidak akan efektif, kecuali membasmi tuntas aktor mafia anggaran. Nanti yang muncul bukan lagi oknum jaksa atau polisi, tetapi pihak-pihak tertentu dan biasanya mereka bersatu dalam komunitas aktor mafia calo anggaran," ujar Azmi kepada Beritasatu.com, Minggu (17/11/2019).

Para komunitas calo tersebut, kata Azmi, umumnya dapat mengenal pejabat teratas sampai ke bawah yang ada di seluruh kementerian, lembaga, Pemda (Provinsi, Kab & Kota), BUMN maupun BUMD. Bahkan, menurut dia, mereka dapat mengenal dan terkesan didukung oleh okum lembaga di pemerintahan, di lembaga yudikatif maupun lembaga eksekutif.

"Mereka dapat memanfaatkan pengaruh jabatan atau pemegang kekuasaan dan ini bermaksud untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok, ini hal sangat serius dan jadi sumber masalah besar selama ini, yang jadi hambatan dalam mencapai tujuan bangsa," tandas dia.

Saat ini, kata Azmi, agenda besar pemerintah adalah menyusun anggaran, yang digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kinerja dari setiap lembaga negara, provinsi maupun kota termasuk kabupaten. Menurut dia, momentum ini harus diantisipasi oleh Pemerintah dengan memperhatikan secara teliti para mafia anggaran ini.

"Terhadap tahap penyusunan anggaran ini, harus diantisipasi dengan cermat praktik calo anggaran ataupun aktor mafia anggaran, banyak kedok dan modus yang diperankan oleh para makelar anggaran ini, mereka pasti tidak mau kehilangan zona lapangan penghasilan atau jatah dari kebiasaan yang sudah lama mengakar, karena dari perilaku para mafia anggaran ini jugalah dapat menghambat pembangunan,"ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ini.

Karena itu, Azmi mengimbau agar kapolri, jaksa aung, termasuk kementerian, kepala bBadan, gubernur, wali kota/bupati se-Indonesia harus hati hati dan sangat teliti pada fase awal penyusunan anggaran ini. Mereka juga harus membuka ruang dan akses kepada masyarakat untuk mengontrol karena sering sekali masyarakat terbatas informasi atau data tentang anggaran ini.

"Para calo atau mafia anggaran ini tidak ragu mengeluarkan uang atau memberi fasilitas di awal untuk mendapatkan kontrak proyek kerja karena mata pencaharian para mafia anggaran ini dari cara-cara seperti itu. Untuk itu, praktik calo mafia anggaran ini harus mampu dituntaskan oleh Presiden Jokowi melalui alat penegakan hukum dan budaya penegakan hukum yang bersih dan tegas," pungkas Azmi.



Sumber: BeritaSatu.com