844.647 Hektare Hutan dan Lahan di Jambi Kritis

844.647 Hektare Hutan dan Lahan di Jambi Kritis
Gubernur Jambi, Fachrori Umar (empat dari kanan) didampingi Bupati Muarojambi, Masnah Busro (empat dari kiri) memadamkan kebakaran lahan gambut di areal perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bara Eka Prima (BEP), Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Jumat (20/9). ( Foto: Beritasatu Photo / Radesman Saragih )
Radesman Saragih / CAH Senin, 18 November 2019 | 08:00 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Kerusakan hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus meluas akibat masih terus terjadinya pembalakan liar, perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Total hutan dan lahan kritis di Provinsi Jambi menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini mencapai 844.647 hektare (ha). Hutan dan lahan kritis tersebut tidak hanya terdapat di kawasan hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung, konservasi dan taman nasional.

“Untuk menyelamatkan kerusakan hutan dan lahan tersebut, rehabilitasi hutan dan lahan di Jambi perlu dipercepat. Rehabilitasi hutan tersebut hendaknya dilakukan melalui penanama hutan kembali di hutan dan areal kritis. Penanaman hutan kembali tersebut bisa dilakukan dengan pola tanaman agroforestri atau perhutanan sosial,” kata Gubernur Jambi, Fachrori Umar di Jambi, Minggu (17/11) terkait meluasnya kerusakan hutan di Jambi.

Menurut Fachrori Umar, rehabilitasi kerusakan hutan melalui perhutanan sosial di Jambi satu tahun terakhir termasuk cepat. Izin perhutanan sosial yang sudah dikeluarkan pemerintah di Provinsi Jambi hingga kini sudah mencapai 143 izin dengan luas areal sekitar 108.485 ha. Perhutanan sosial yang dikembangkan di daerah itu antara lain hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

“Tantangan yang dihadapi dalam program perhutanan sosial di Jambi, yakni belum idealnya jumlah penyuluh kehutanan dibandingkan luas wilayah yang dibina. Kemudian dukungan sektor-sektor lain dalam penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha perhutanan sosial belum maksimal. Selain itu anggara pemeliharaan hutan belum tersedia dengan jumlah yang memadai, sedangkan lahan yang harus direhabilitasi masih cukup luas,”ujarnya.

Dijelaskan, pada konsultasi teknis pemerintah daerah dengan KLHK di Jakarta pekan lalu, Jambi termasuk salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Masalah kehutanan yang menonjol di Jambi antara lain konflik lahan dan kebakaran hutan dan lahan.

“Untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siap bersinergi dengan KLHK dan para pemangku kepentingan di bidang kehutanan. Pemprov Jambi terus mendukung upaya-upaya pelestarian dan rehabilitasi hutan yang telah dicanangkan pemerintah pusat,”katanya.

Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi tahun ini, Fachrori Umar mengatakan, memasuki musim hujan November ini tidak banyak lagi titik api di Jambi. Asap karhutla juga tak lagi menyelimuti Kota Jambi dan kabupaten lain. Status siaga darurat karhutla di Jambi juga sudah dicabut sejak 10 Nobemer 2019. Namun karhutla masih terus diwaspadai.

“Sedangkan total luas lahan dan hutan yang terbakar di Provinsi Jambi selama musim kemarau tahun ini berdasarkan data KLHK mencapai 39.638 ha. Untuk mencegah luasnya karhutla di masa mendatang, Pemprov Jambi dan dinas instansi terkait akan memprioritaskan upaya pencegahan dengan melakukan berbagai program antisipasi karhutla secara dini,” katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan