Kementerian PAN dan RB Beberkan 9 Upaya Sederhanakan Birokrasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian PAN dan RB Beberkan 9 Upaya Sederhanakan Birokrasi

Senin, 18 November 2019 | 15:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah strategis dan konkret. Terdapat sembilan langkah yang harus segera dilakukan sebelum Desember 2019.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati, tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. SE tersebut ditandatangani Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo pada 13 November 2019.

Pertama, mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. Kedua, melakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. “Ketiga, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi,” kata Tjahjo Kumolo dalam Surat Edaran yang dikutip Senin (18/11/2019).

Keempat, melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait besaran penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kelima, para pimpinan instansi perlu melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing berkaitan kebijakan penyederhanaan birokrasi. "Hal ini dilakukan agar setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik," ungkap Tjahjo Kumolo.

Keenam, hasil identifikasi dan pemetaan jabatan harus disampaikan kepada Menteri PAN dan RB dalam bentuk softcopy selambatnya pada minggu keempat bulan Desember 2019. Ketujuh, proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan, dan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.

Kedelapan, pimpinan instansi juga diharapkan melakukan seluruh proses yang tercantum dalam SE secara profesional, bersih dari praktik KKN, serta menghindari konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

“Kesembilan, adapun tata cara pengalihan jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V menjadi jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB melalui pengangkatan inpassing atau penyesuaian kedalam jabatan fungsional secara khusus,” tutup Tjahjo dalam surat tersebut.

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level.

Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa tidak semua eselon III, IV, dan V dapat serta merta dialihkan ke jabatan fungsional. Tertulis dalam SE, penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural dikecualikan bagi yang memenuhi tiga kriteria. Pertama, memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.

Kedua, perampingan birokrasi dikecualikan bagi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Ketiga, dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing masing Kementerian/Lembaga kepada Menteri PAN dan RB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III, IV, dan V.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021

Gerakan Mobil Masker BNPB Sambangi 4 Klaster Penyelenggara PON Papua

BNPB menurunkan gerakan mobil masker di 4 klaster penyelenggara pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Eks Bupati Kukar

KPK mendalami dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

DPP Golkar akan segera memproses penggantian Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

NASIONAL | 25 September 2021

Polisi Ringkus Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Aparat Polrestabes Makassar berhasil meringkus seorang pria berinisial K yang diduga kuat telah membakar mimbar Masjid Raya Makassar.

NASIONAL | 25 September 2021

JK Kecam Pembakaran Mimbar Masjid Raya Makassar, Masyarakat Jangan Terprovokasi

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla atau JK mengecam keras tindakan pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, Sabtu (25/9/2021) dini hari.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
LPEI Salurkan Tabung Oksigen untuk RS Soetarto Yogyakarta

LPEI Salurkan Tabung Oksigen untuk RS Soetarto Yogyakarta

KESEHATAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings