Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Buat Indeks Kedewasaan Demokrasi

Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Buat Indeks Kedewasaan Demokrasi
Tito Karnavian ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Robert Wardy / MPA Senin, 18 November 2019 | 20:21 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan tidak pernah dirinya menyatakan hapus pilkada langsung dan kembali ke pemilihan kepala daerah ke DPRD. Dia mengaku hanya menyebut perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pilkada secara komprehensif.

"Saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif. Beberapa daerah ada positif, ada yang tidak,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I DPD di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ia menjelaskan evaluasi dilakukan secara empirik atau pengamatan langsung. Misalnya dengan melihat potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Dari kajian empirik misalnya, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 M, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya. Sementara dilihat pemasukan dari gaji, Rp 200 juta kali 12 bulan sama dengan Rp 2,4 miliar. Lima tahun Rp 12 M, keluar Rp 30 M. Mana mau tekor? Kalau dia mau tekor saya hormat sekali. Itu berarti betul-betul mau mengabdi buat nusa-bangsa. Tapi ada 1.001 mungkin ya, ada," jelas Tito.

Mantan Kapolri ini mengemukakan tidak cukup hanya evaluasi secara empirik karena bisa bias dan menyimpang. Yang paling penting adalah evaluasi dari sisi akademik karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif.

"Kalau kajian akademiknya dengan institusi yang reliable, yang reputasinya bagus, objektif dan dikenal, why not? Mungkin saja hasilnya pilkada langsung lebih baik dilakukan. Enggak apa-apa, kita laksanakan. Kita hargai temuan itu karena manfaatnya lebih baik dari mudaratnya. Namun kalau sistem pilkada langsung ini dalam temuan kajian akademik dianggap lebih banyak negatifnya, berarti harus ada sistem yang lain," tutur Tito.

Dia menyebut dalam kajian akademik itu, dirinya menginginkan adanya indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yaitu kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Dengan adanya indeks, bisa dilihat mana daerah yang siap untuk melaksanakan pilkada langsung dan mana yang menggunakan model lain.

Dia berpendapat di daerah yang indeks kedewasaan demokrasinya tinggi, maka pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, jika di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, tidak akan didengar. Hal itu karena kemampuan intelektual literasi masyarakatnya rendah.
"Di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu,” kata Tito.

Dia mengaku telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membuat survei tentang Indeks Kedewasaan Demokrasi di tiap daerah. Diharapkan hasilnya bisa mengetahui daerah mana saja yang siap menerima pilkada langsung.

Anggota Komite I DPD Abraham Paul Liyanto mendukung pandangan yang disampaikan Tito. Dia setuju pelaksanaan pilkada memang perlu dievaluasi dari sisi empirik maupun akademik. Dia juga mendukung pembuatan indeks kedewasaan demokrasi. Hal itu agar bisa dilihat mana daerah yang benar-benar siap menjalankan demokrasi langsung dan mana yang perlu metode lain.

“Ide pak Tito sudah sangat baik. Kami dukung dan apresiasi. Semoga bisa menjawab persoalan pelaksanaan pilkada yang terjadi selama ini,” kata Abraham.

Dia juga mendukung perlu dilakukan sistem asimetrik. Artinya tidak bisa semua wilayah dilakukan pilkada langsung dengan kadar dan model yang sama. Bisa mengambali model lain yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Apa seperti model di DKI atau model di Yogyakarta, itu kan bagus juga. Atau ada pilihan-pilihan lain yang memang lebih cocok untuk wilayah tertentu. Saya kira semua alternative yang ada perlu dikemukakan,” tutur anggota DPD dari Propinsi NTT ini.



Sumber: Suara Pembaruan