Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Buat Indeks Kedewasaan Demokrasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Buat Indeks Kedewasaan Demokrasi

Senin, 18 November 2019 | 20:21 WIB
Oleh : Robert Wardy / MPA

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan tidak pernah dirinya menyatakan hapus pilkada langsung dan kembali ke pemilihan kepala daerah ke DPRD. Dia mengaku hanya menyebut perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pilkada secara komprehensif.

"Saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif. Beberapa daerah ada positif, ada yang tidak,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I DPD di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ia menjelaskan evaluasi dilakukan secara empirik atau pengamatan langsung. Misalnya dengan melihat potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Dari kajian empirik misalnya, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 M, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya. Sementara dilihat pemasukan dari gaji, Rp 200 juta kali 12 bulan sama dengan Rp 2,4 miliar. Lima tahun Rp 12 M, keluar Rp 30 M. Mana mau tekor? Kalau dia mau tekor saya hormat sekali. Itu berarti betul-betul mau mengabdi buat nusa-bangsa. Tapi ada 1.001 mungkin ya, ada," jelas Tito.

Mantan Kapolri ini mengemukakan tidak cukup hanya evaluasi secara empirik karena bisa bias dan menyimpang. Yang paling penting adalah evaluasi dari sisi akademik karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif.

"Kalau kajian akademiknya dengan institusi yang reliable, yang reputasinya bagus, objektif dan dikenal, why not? Mungkin saja hasilnya pilkada langsung lebih baik dilakukan. Enggak apa-apa, kita laksanakan. Kita hargai temuan itu karena manfaatnya lebih baik dari mudaratnya. Namun kalau sistem pilkada langsung ini dalam temuan kajian akademik dianggap lebih banyak negatifnya, berarti harus ada sistem yang lain," tutur Tito.

Dia menyebut dalam kajian akademik itu, dirinya menginginkan adanya indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yaitu kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Dengan adanya indeks, bisa dilihat mana daerah yang siap untuk melaksanakan pilkada langsung dan mana yang menggunakan model lain.

Dia berpendapat di daerah yang indeks kedewasaan demokrasinya tinggi, maka pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, jika di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, tidak akan didengar. Hal itu karena kemampuan intelektual literasi masyarakatnya rendah.
"Di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu,” kata Tito.

Dia mengaku telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membuat survei tentang Indeks Kedewasaan Demokrasi di tiap daerah. Diharapkan hasilnya bisa mengetahui daerah mana saja yang siap menerima pilkada langsung.

Anggota Komite I DPD Abraham Paul Liyanto mendukung pandangan yang disampaikan Tito. Dia setuju pelaksanaan pilkada memang perlu dievaluasi dari sisi empirik maupun akademik. Dia juga mendukung pembuatan indeks kedewasaan demokrasi. Hal itu agar bisa dilihat mana daerah yang benar-benar siap menjalankan demokrasi langsung dan mana yang perlu metode lain.

“Ide pak Tito sudah sangat baik. Kami dukung dan apresiasi. Semoga bisa menjawab persoalan pelaksanaan pilkada yang terjadi selama ini,” kata Abraham.

Dia juga mendukung perlu dilakukan sistem asimetrik. Artinya tidak bisa semua wilayah dilakukan pilkada langsung dengan kadar dan model yang sama. Bisa mengambali model lain yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Apa seperti model di DKI atau model di Yogyakarta, itu kan bagus juga. Atau ada pilihan-pilihan lain yang memang lebih cocok untuk wilayah tertentu. Saya kira semua alternative yang ada perlu dikemukakan,” tutur anggota DPD dari Propinsi NTT ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Jokowi Hadiri Pertemuan MEF 2021 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi satu dari 10 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021.

NASIONAL | 18 September 2021

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah nakes Puskesmas Kiwirok, Gabriella Maelani (22) akan diterbangkan ke Jayapura pada Sabtu (18/9/2021) bergantung cuaca dan keamanan.

NASIONAL | 18 September 2021

Di Antara Tembakan KKB, Jenazah Nakes Gabriella Berhasil Dievakuasi dari Jurang 300 Meter

Jenazah nakes Gabriela Meilani (22) berhasil dievakuasi Jumat (17/9/2021) oleh anggota TNI-Polri, di antara tembakan KKB.

NASIONAL | 18 September 2021

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

KESEHATAN | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings