MK: UU KPK Diuji Formil dan Materiel
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

MK: UU KPK Diuji Formil dan Materiel

Selasa, 19 November 2019 | 10:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima dan meregister enam perkara terkait pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Dari enam perkara tersebut, para pemohon menguji secara formil dan materiel UU KPK tersebut.

"Iya, secara umum uji formil dan materi terhadap UU KPK," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Beritasatu.com, Selasa (19/11/2019).

Dari enam perkara uji materi UU KPK tersebut, terdapat empat perkara yang melakukan pengujian formil dan materil sekaligus. Keempat perkara tersebut adalah perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019, perkara 59/PUU-XVII/2019, parkara 62/PUU-XVII/2019 dan perkara 70/PUU-XVII/2019.

Sementara dua perkara hanya melakukan pengujian materil UU KPK, yakni parkara 71/PUU-XVII/2019 dan perkara 73/PUU-XVII/2019. Perkara Nomor 71 menguji pasal-pasal dalam UU KPK yang mengatur tentang dewan pengawas KPK. Sedangkan parkara Nomor 73 menguji Pasal 43 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK.

Fajar mengatakan para pemohon uji materi UU KPK bervariasi, mulai mahasiswa, akademisi hingga advokat atau pengacara. Terdapat dua perkara yang diajukan oleh orang perorangan, yakni perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan profesi Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta/Mahasiswa FHUI dan perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh pengacara Gregorius Yonathan Deowikaputra.

Empat perkara lainnya diajukan secara bersama-sama bahkan perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 diajukan oleh ratusan orang (umumnya mahasiswa).

Dari enam perkara uji materi UU KPK, sudah terdapat tiga perkara yang sudah menjalani sidang pendahuluan dan telah menyampaikan perbaikan permohonan. Sementara tiga perkara lainnya akan menjalani sidang pendahuluan pada hari ini, Selasa (19/11/2019).

Berikut ini gambaran umum enam perkara uji materi UU KPK ke MK

Uji Materi UU KPK secara materil
1. Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019
- Registrasi: Rabu, 13 November 2019
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan profesi Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta/Mahasiswa FHUI
- Obyek gugatan: Keberadaan Dewan Pengawas dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keberadaan dewan pengawas dinilai sebagai sesuatu paradoks yang justru melemahkan KPK.
- Tuntutan, antara lain meminta agar Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1), Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D UU KPK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

2. Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019
- Registrasi: Kamis, 14 November 2019
- Pemohon: Ricky Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung. Keduanya adalah mahasiswa
- Obyek gugatan:
Uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal ini berbunyi, penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK.
- Tuntutan:
Meminta MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Perubahan Kedua UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai, bahwa hanya profesi atau instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (1) itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang penyelidik KPK sehingga hanya orang yang berasal dari profesi atau instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh KPK dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyelidik KPK.

Uji Materi UU KPK Secara formil dan materil

1. Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019
- Registrasi: Senin, 7 Oktober 2019
- Pemohon: 25 orang Mahasiswa/i Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah yang juga berprofesi sebagai advokat
- Obyek gugatan:
menguji formil UU Nomor ... Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan menguji Pasal 21 ayat (1) huruf q (uji materil) UU Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 21 mengatur tentang dewan pengawas.
- Tuntutan, antara lain:
a. UU Nomor ... Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan harus dinyatakan batal demi hukum
b. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

2. Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019
- Registrasi: Rabu, 6 November 2019
- Pemohon: Gregorius Yonathan Deowikaputra yang berprofesi sebagai pengacara
- Obyek gugatan
Menguji secara formil dan materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Secara formil, pembentukan perubahan kedua UU KPK dinilai bertentangan dengan UUD 1946. Secara materil, Pasal 11 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "dan/atau" serta Pasal 29 huruf e perubahan kedua UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Tuntutan, antara lain membatalkan perubahan kedua UU KPK dan menyatakan
Pasal 11 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "dan/atau" serta Pasal 29 huruf e perubahan kedua UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019
- Registrasi: Rabu, 13 November 2019
- Pemohon: Fathul Wahid (Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Kesemuanya berasal dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Obyek gugatan:
a. Uji formil proses pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
b. Uji materi Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf dan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- Tuntutan, antara lain:
a. Menyatakan proses pembentukan UU
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
b. Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf dan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bertentang dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019
- Perbaikan Permohonan: Senin, 14 Oktober 2019
- Pemohon: 189 mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
- Obyek gugatan:
Uji formil UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan uji materil Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D Perubahan Kedua UU KPK.
- Tuntutan:
a. Karena perkaranya terkait dengan pemilihan anggota dan ketua KPK terpilih, maka para pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan DPR dan Presiden memberhentikan pelantikan anggota KPK
b. Menyatakan proses pembentukan UU
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
c. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D Perubahan Kedua UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Nadiem: PAUD Jangan Hanya untuk Titip Anak

Orangtua harus membekali anak-anak dengan kemampuan beradaptasi mumpuni.

NASIONAL | 19 November 2019

Eks Bupati Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Jaksa meyakini, Sri Wahyumi terbukti bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud

NASIONAL | 19 November 2019

KPK Dalami Peran Dirut Jasa Marga di Kasus Waskita

Desi sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

NASIONAL | 19 November 2019

Diragukan, Komitmen KLHK Cegah Tumpahan Minyak di Laut

KLHK hanya membuat janji tanpa memberikan solusi.

NASIONAL | 19 November 2019

Irjen Firli Resmi Jabat Kabarhakam Polri

Artinya Firli, yang akan dilantik sebagai ketua KPK pada 21 Desember nanti, akan segera menyandang bintang tiga.

NASIONAL | 19 November 2019

PGRI Rumuskan Model Pendidikan Indonesia

PGRI akan memberikan masukan kepada pemerintah sebagai tanggungjawab moral dalam mempersiapkan guru pada era revolusi industri 4.0 ini.

NASIONAL | 19 November 2019

Terduga Teroris Asal Pasuruan Ditangkap

Polisi baru mengamankan AD setelah ia mengantarkan anaknya berangkat ke sekolah dan kemudian berbelanja di sebuah toko kelontong, pukul 08.10 WIB.

NASIONAL | 19 November 2019

Pancasila Harus Dimasukkan Lagi Jadi Pelajaran Wajib

Ini sudah menjadi kemauan politik di DPR dan MPR.

NASIONAL | 19 November 2019

Rekaman Videonya Dipotong, Sukmawati Minta Polri Tangkap Otak Penyebar

Divisi Humas Polri diminta segera mengklarifikasi rekaman utuh dari pembicaraan atau pandangan Sukmawati dalam acara seminar kebangsaan tersebut.

NASIONAL | 19 November 2019

BMKG Ingatkan Hujan dan Angin Kencang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

Waspada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

NASIONAL | 19 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS