Uji Materi UU KPK, DPR Tegaskan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi

Uji Materi UU KPK, DPR Tegaskan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi
Arteria Dahlan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 19 November 2019 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menegaskan bahwa keberadaan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu independensi KPK. Menurut Arteria, dewan pengawas justru memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Arteria dalam sidang uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang teregister dengan Nomor Perkara 59/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (19/11/2019).

Perkara Nomor 59 ini diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca-sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah dengan menguji materi dan formil UU KPK. Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangam dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Opini para pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK akan mengganggu independensi KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi adalah opini yang keliru, opini yang salah, opini yang menyesatkan dan sangat tidak berdasar," kata Arteria Dahlan saat memberikan keterangan mewakili DPR dalam persidangan di Gedung MK.

Menurut Arteria, dewan pengawas KPK merupakan bagian integral dan inheren institusi KPK untuk mengawasi pimpinan dan pegawai KPK untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dewas KPK, kata dia, bukan kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga eksternal yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi kinerja KPK. "Jadi, kehadiran dewan pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan keabsahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," tandas Arteria Dahlan.

Dewam pengawas, kata Arteria, justru memperkuat KPK dalam menjalankan tugasnya serta memastikan ada good governance di institusi KPK dengan memaksimalkan sistem pengawasan. "Dengan demikian kehadiran dewan pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, akan lebih meningkatkan legitimasi KPK dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum," terang Arteria Dahlan.

Lebih lanjut, Arteria menegaskan bahwa keberadaan dewas tidak akan mengurangi kewenangan yang dimiliki KPK. Menurut dia, dewas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. "Pembentukan dan pemberian kewenangan kepada dewan pengawas pada pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semua kewenangannya masih eksis," pungkas Arteria Dahlan.



Sumber: BeritaSatu.com