MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK

Selasa, 19 November 2019 | 15:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta DPR termasuk pemerintah untuk menyerahkan risalah dan rekaman sidang pembahasan dan pengesahan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU 30/2002 tentang KPK (UU KPK) di DPR.

MK, kata Saldi, membutuhkan risalah dan rekaman tersebut untuk mengetahui anggota yang hadir sidang dan dinamika pembahasan RUU KPK.

Hal ini disampaikan Saldi Isra dalam sidang uji materi UU KPK dengan Nomor Perkara 59/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (19/11/2019). Agenda sidang MK ini mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan dan pemerintah diwakili oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

Perkara Nomor 59 yang diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah menguji UU KPK baik secara materi maupun formil.

Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangam dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Kami meminta risalah, sampaikan saja risalah itu secara utuh karena ini masih banyak permohonan lain yang diajukan juga ke MK terkait revisi UU KPK ini. Nanti kita bisa lihat, karena seharusnya semuanya terekam di risalah itu," ujar Saldi Isra dalam sidang tersebut.

Permintaan risalah tersebut, kata Saldi, sebenarnya sudah sesuai dengan Pasal 54 UU MK yang menyebutkan bahwa MK bisa meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Saldi yakin DPR mempunyai risalah dan rekaman sidang terkait pembahasan dan pengesahan RUU KPK.

"Yang kami pentingkan dari DPR dan pemerintah adalah terkait dengan risalah perdebatan, pro kontra yang terjadi ketika pasal yang diuji oleh pemohon dibahas dalam pembahasan DPR. Dalam konteks itu, Pak Arteria dan juga pemerintah terkait permohonan ini, di luar yang disampaikan, mungkin ada risalahnya yang belum muncul," ungkap dia.

Selain risalah, kata Saldi Isra, pihaknya meminta rekaman sidang pengesahan RUU KPK. Rekaman tersebut untuk memastikan jumlah anggota DPR yang dihadir dalam sidang pengesahan sehingga MK pada akhirnya akan bisa menilai apakah pembahasan RUU KPK sudah sesuai prosedur atau tidak.

"Untuk Pak Arteria tolong, di luar tanda tangan yang tadi Pak Arteria katakan tanda tangan basah, dan bahkan anggota terus bertambah setelah sidang (pengesahan RUU KPK) mulai, tolong rekamannya, visualnya diserahkan kepada kita," imbuh dia.

Lebih lanjut, Saldi meminta DPR dan pemerintah untuk memastikan siapa yang menjadi pengusul dari revisi UU KPK. Pasalnya, dari perdebatan, DPR mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif pemerintah. Sementara dalam sidang MK, pemerintah mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.

"Kenapa ini penting kami clearkan Pak Arteria, karena siapa yang membikin DIM atau daftar invetarisasi masalah. Kalau pemerintah mengatakan tadi ini inisiatif DPR, maka DIM disusun oleh pemerintah. Tetapi kalau diusul pemerintah, maka DIM disusun DPR. Maka kami minta DIM itu juga diserahkan ke MK supaya kita tahu apa sebetulnya dijawab oleh pihak yang memberikan DIM. Itu harus disampaikan ke MK," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021

Bocah Kebon dari Deli Kupas Perjalanan Hidup Hakim Agung Supandi

Peluncuran buku perjalanan hidup Hakim Agung Prof Supandi, "Bocah Kebon dari Deli" yang digelar Jumat (17/9/2021) berlangsung meriah.

NASIONAL | 18 September 2021

Yayasan Al Muslim Luncurkan STMIK Al Muslim⁣ ⁣

Yayasan Al Muslim mengembangkan sayap melakukan perubahannya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Al Muslim

NASIONAL | 18 September 2021

Ini Rekam Jejak Pimpinan MIT Poso Ali Kalora

Pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora bersama anggotanya Jaka Ramadhan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madago Raya

NASIONAL | 18 September 2021

Mabes Polri Terima Laporan Tewasnya Pimpinan Teroris Ali Kalora

Mabes Polri telah menerima informasi tewasnya pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Kabupaten Parigi.

NASIONAL | 18 September 2021

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menolak untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara pidana atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

NASIONAL | 18 September 2021

BNPT Kutuk Serangan KKB Terhadap Nakes di Papua

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengutuk keras serangan KKB Papua pimpinan Lamek Taplo terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Papua.

NASIONAL | 18 September 2021

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Nama Irjen Napoleon, terdakwa perkara suap skandal Djoko Tjandra kembali mencuat lantaran diduga menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings