Di Hadapan Hakim MK, DPR Beberkan Kelemahan KPK

Di Hadapan Hakim MK, DPR Beberkan Kelemahan KPK
Arteria Dahlan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 19 November 2019 | 23:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan membeberkan kelemahan-kelemahan KPK di hadapan majelis Hakim Konstitusi dalam sidang uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Lantaran kelemahan tersebut, kata Arteria, pembuat undang-undang mengatur dewan pengawas KPK dalam UU KPK.

"Terdapat beberapa permasalahan di dalam institusi KPK khususnya dari aspek kelembagaan dan kewenangan yang merupakan dampak dari tidak adanya pengawasan secara internal yang efektif yang memantau tugas KPK. Pengawas internal lebih tajam kepada anak kos pegawai tidak tetap tapi agak tumpul terhadap pegawai-pegawai tetap yang sudah 15-17 tahun yang ada di KPK," ujar Arteria yang hadir mewakil DPR dalam sidang tersebut.

Dari aspek tata kelola SDM, kata Arteria, terdapat permasalahan penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK yang belum bekerja secara optimal. Bahkan, kata Arteria, pengawasan keuangan oleh BPK sangat tidak efektif karena KPK tidak menaati rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"KPK tidak mau menaati sebagaimana rekomendasi BPK yang ditaati oleh kementerian dan lembaga lain. MK yang kuat begini tunduk sama rekomendasi BPK, KPK enggak yang mulia," tandas dia.

Baca juga: MK Sebut Pemohon Uji Materi UU KPK Tidak Serius

Tak hanya itu, kata Arteria, DPR sendiri juga tidak efektif mengawasi KPK sebagai pengawasan kelembagaan dan manajemen perkara. Pasalnya, temuan-temuan DPR tidak ada yang ditindaklanjuti oleh MK.

"Pengawasan oleh DPR yang seolah-olah dikatakan ada laporan tahunan terkait dengan pengawasan kelembagaan dan manajemen perkara sangat tidak efektif, tidak ada temuan rekomendasi DPR yang ditindaklanjuti oleh KPK," ungkap dia.

Arteria menyayangkan, kinerja KPK yang tidak efektif di tengah tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat. Termasuk, kata dia, perkembangan tindak pidana korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara.

"Lemahnya pengawasan dan koordinasi antara penegak hukum dan banyak terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang," tutur dia.

Arteria menyebutkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum, serta kelemahan dan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

"Jadi, dengan adanya dewan pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi dan integritas KPK dalam menjalankan tugas dapat lebih terjaga," tutur dia.

Baca juga: MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK

Lebih lanjut, Arteria mengatakan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum, maka DPR dan pemerintah memandang perlu membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK.

Menurut dia, mekanisme pengawasan tersebut akan memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Hanya di Republik Indonesia saja lembaga pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan yang luar biasa hebat dibandingkan negara-negara lain. KPK ini hebat sekali yang mulia, semua kewenangan dari lembaga-lembaga negara pemberantasan korupsi lain diisap semua sama dia," jelas dia.

Karena itu, kata Arteria, desain pengawasan melalui pembentukan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk UU dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Arteria pun menegaskan keberadaan dewan pengawas tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

"DPR RI menegaskan pula bahwa pembentukan dewan pengawas merupakan suatu open legal policy yang mendudukkan dewan pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol, mekanisme check and balances dalam tubuh KPK," pungkas Arteria.

Baca juga: Uji Materi UU KPK, DPR Tegaskan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi

Diketahui, hari ini, MK menggelar sidang uji materi UU KPK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden untuk perkara 59/PUU-XVII/2019. DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan dan pemerintah diwakili oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

Perkara Nomor 59 ini diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah dengan menguji materi dan formil UU KPK. Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangan dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. 



Sumber: BeritaSatu.com