Pimpinan KPK Turut Ajukan Gugatan Uji Formil UU KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pimpinan KPK Turut Ajukan Gugatan Uji Formil UU KPK

Rabu, 20 November 2019 | 15:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana turut menjadi pihak pemohon uji formil atas UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Permohonan ini akan diajukan Pimpinan KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau Tim Advokasi UU KPK pada Rabu (20/11/2019) siang ini.

"Saya sendiri juga ikut sebagai pihak. Mudah-mudahan nanti saya ikut mengantarkan itu (permohonan uji formil)," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Agus masih enggan membeberkan poin-poin yang tertuang dalam gugatan tersebut. Agus meminta setiap pihak untuk bersabar hingga permohonan tersebut didaftarkan. "Nanti di MK saja," kata Agus Rahardjo.

Agus sebenarnya lebih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Langkah Perpu menurutnya lebih baik ketimbang harus melalui proses JR di MK. "Kalau perpu lebih baik, kalau berkenan ajukan perpu lebih baik, tapi hari ini kita akan mengantarkan JR ke MK," kata Agus Rahardjo.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan pimpinan KPK seperti dirinya dan Agus Rahardjo memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menggugat UU KPK yang baru berlaku 17 Oktober 2019 lalu. "Kita punya legal standing. Pimpinan KPK punya legal standing," kata Saut Situmorang.

Saut menyatakan, pembentukan suatu undang-undang seharusnya memperhatikan filosofis, sosiologis dan yuridis formal. Dikatakan, dalam penyusunan hingga pengesahan UU nomor 19/2019, pimpinan KPK tidak pernah diajak berbicara. Padahal, pimpinan KPK merupakan pelaksana UU tersebut. "Makanya saya bilang tadi ketika bicara uu anda harus bahas sosiologis, filosofis, yuridis formal. Kan yang kami bahas soal itu. Soal filosofis bagaimana. Yuridis formalnya bagaimana dengan situasi seperti itu. Ada orang berlima ujug-ujug nggak diajak ngobrol. Itu yang menarik untuk kemudian bagaimana MK melihat itu dalam posisi kaitannya dengan UU kita," kata Saut Situmorang.

Selain soal tidak dilibatkannya pimpinan KPK dalam proses pembahasan UU, Saut juga menyoroti mengenai pembentukan dewan pengawas. Ditegaskan, KPK sangat terbuka untuk diawasi oleh pihak manapun. Namun, katanya, dewan pengawas seharusnya tidak turut terlibat dalam proses hukum yang dilakukan KPK.

"Dia pengawas tapi bagian dari pelaksanaan proses criminal justice system. Ini bagian dari proses larang atau tidak ini tidak inline maksud check and balance yang akan dilakukan terhadap KPK. Saya berulang-ulang mengatakan KPK harus check and balance. Organisasi apapun harus di check and balances. Tapi dewas ini dibuat untk cek and balances untuk kpk itu anda tidak boleh masuk ke bagian proses. Kamu ngawasin tapi masuk dalam proses. Kamu mengawasi dirimu sendiri. Itu teori organisasi pakai apa tuh," kata Saut Situmorang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

Erasmus Napitupulu membeberkan dua mekanisme dalam mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 20 September 2021

Kejagung Selamatkan Rp 15 Triliun Kerugian Negara, Fahri Hamzah: Saya Kasih A+

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejagung yang telah menyelamatkan Rp 15 triliun kerugian negara periode Januari-Juni 2021.

NASIONAL | 20 September 2021

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Masih Misteri, ICK Minta Kapolri Evaluasi Kapolres Subang

Ketua Presidium (ICK), Gardi Gazarin meminta Kapolres Subang dievaluasi karena tak mampu mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak.

NASIONAL | 20 September 2021

Puan Optimistis Surpres Calon Panglima TNI Segera Dikirim

Ketua DPR Puan Maharani optimistis surat presiden (surpres) terkait nama calon panglima TNI segera dikirim.

NASIONAL | 20 September 2021

SPH Beri Beasiswa Senilai Rp 33 Miliar untuk Siswa Indonesia Terbaik

Program SPH Breakthrough Scholarships akan diberikan kepada siswa/i berprestasi yang menunjukkan keunggulan dalam bidang akademik, kepemimpinan, dan karakter.

NASIONAL | 20 September 2021

Alternatif Penanganan Lapas Overcrowded, BNN Percepat Putusan Rehabilitasi Pengguna Narkoba

BNN berkomitmen mempercepat peneatapan atau putusan rehabilitasi pengguna narkoba. Hal ini menjadi alternatif penanganan lapas overcrowded.

NASIONAL | 20 September 2021

Akar Masalah Lapas Overcrwoded: Arus Masuk Deras, Keluar Kecil

Arus masuk ke lembaga pemasyarakat (lapas) begitu deras, sedangkan warga binaan yang telah menjalani masa hukuman begitu kecil.

NASIONAL | 20 September 2021

Bupati Bogor Ungkap Alasan Warga Tolak Wacana 4 in 1 ke Puncak

Menurut Bupati Bogor Ade Yasin wacana tersebut ditolak karena warga Puncak merasa khawatir akan timbul masalah baru yaitu timbulnya joki.

NASIONAL | 20 September 2021

Sah, Komisi VIII Setujui Anggaran 2022 Kementerian Sosial Rp 78,25 Triliun

DPR mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

NASIONAL | 20 September 2021

Cegah Fraud, Kejagung Gelar Forum Koordinasi dengan Himbara

Kejagung menyelenggarakan Forum Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk membahas pentingnya mencegah terjadinya fraud.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings