Kemko PMK Ungkap Tujuan Sertifikat Pranikah

Kemko PMK Ungkap Tujuan Sertifikat Pranikah
Ilustrasi. ( Foto: ist )
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 20 November 2019 | 16:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pernikahan tetap dapat dilaksanakan walau pasangan belum mengikuti bimbingan pranikah dan mempunyai sertifikat. Sebab, kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA) belum seluruhnya memiliki tempat pendidikan pranikah.

Demikian disampaikan Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Rabu (20/11/2019).

“Memahaminya (bimbingan pranikah) lebih pada substansinya. Bukan berarti kalau tidak ikut, tidak boleh menikah. Tapi akan lebih bagus, supaya keluarganya jadi baik. Kita berharap akan menjangkau yang 2 juta (pasangan pengantin baru),” kata Agus Sartono.

Kemko PMK telah mengadakan audiensi dengan pakar bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Kemko PMK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). “Tetap bisa (menikah), karena kita juga dari 2 juta pasangan pengantin baru, kapasitas kelembagaan baru menjangkau 10 persen,” ujar Agus Sartono.

Agus pun menyebut, “Jadi kalau nanti kita bilang enggak boleh, nanti yang 90 persen enggak boleh nikah dong? Kalau kita katakan wajib harus di KUA, kelembagaan KUA yang representatif punya tempat melakukan pelatihan juga belum semua.”

Agus menjelaskan, pemerintah menginginkan calon pengantin dapat mengerti dan memahami tanggungjawab sebagai calon orang tua. “Calon pengantin (harus) paham tanggungjawab sebagai calon orang tua, terutama di era revolusi industri sekarang,” ucap Agus Sartono.



Sumber: Suara Pembaruan