Gugat UU Baru, Pimpinan KPK Gandeng Aktivis Antikorupsi dan 39 Advokat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gugat UU Baru, Pimpinan KPK Gandeng Aktivis Antikorupsi dan 39 Advokat

Rabu, 20 November 2019 | 17:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang memutuskan untuk turut mengajukan judicial review (JR) atas UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11/2019). Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, selain tiga pimpinan KPK, pemohom gugatan ini juga terdiri dari para aktivis antikorupsi dan didampingi 39 advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK.

"Jadi ada beberapa orang. Kemudian kita didampingi oleh lawyer-lawyer kita. Kemudian kita nanti mengundang ahli," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Agus sebenarnya masih berharap Presiden Jokowi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Namun hingga kini, dia melihat hal itu belum diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. "Harapan kita kan sebetulnya perppu itu keluar. Tapi Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Oleh karena itu kita mengajukan JR hari ini," kata Agus.

Dia menegaskan, pihaknya akan mengajukan uji formil dan uji materiil terkait UU KPK yang baru. Uji formil akan menyoal proses pembentukan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Sementara uji materiil, akan menyasar pasal di UU tersebut, termasuk mengenai keberadaan dewan pengawas.

Berdasarkan informasi, selain tiga pimpinan KPK, para pemohon gugatan lainnya yakni dua mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas dan M. Jasin; Omi Komaria Madjid (istri pendiri Kampus Paramadina, Nurcholish Madjid atau Cak Nur), Betty S Alisjahbana (mantan Pansel Capim KPK dan mantan Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-corruption Award); Hariadi Kartodihardjo (ahli kebijakan lingkungan); Mayling Oey (Guru Besar Ekonomi UI); Suarhatini Hadad (Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional); Abdul Ficar Hadjar (pakar hukum pidana Universitas Trisakti); Abdillah Toha (pendiri grup Mizan) dan Ismid Hadad (Ketua Dewan Pimpinan Yayasan Kehati). "Total pemohon yang akan menyampaikan uji formil kali ini ada 13 orang. Tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK menggunakan hak sebagai warga negara dan juga ada mantan komisioner KPK juga ada pak dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang juga bergabung," kata Kurnia Ramadhana, salah satu Tim Advokasi UU KPK.

Kurnia yang juga peneliti ICW ini menyatakan, bergabungnya pimpinan KPK dan para tokoh antikorupsi menunjukkan adanga permasalahan dalam proses pembentukan UU KPK yang baru. Selain tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas, pembentukan UU tersebut juga tidak melibatkan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan dan yang menjalankan UU. "Dan partisipasi masyarakat pun rasanya tidak dianggap sesuatu yang penting oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Dijelaskan, untuk saat ini, gugatan lebih ditujukan untuk uji formil UU KPK. Sementara untuk uji materi, Kurnia menyatakan, pihaknya masih menyusun permohonan. "Saat ini uji formil. Jadi untuk materiil itu nanti kita masih mengumpulkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat permohonan kita. (Uji formil dan materiil) Terpisah. Hari ini kita mengajukan permohonan uji formil UU nomor 19 tahun 2019 yang mana kita menganggap banyak pertentangan peraturan perundang-undangan di dalamnya," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Jika Muncul Klaster Covid-19, Gibran Akan Tutup Sekolah

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan langsung menutup sekolah jika muncul klaster Covid-19 akibat kegiatan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 22 September 2021

Nadiem Belajar dan Dengar Curhat Orang Rimba

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendengarkan curhat dari anak-anak Orang Rimba Suku Anak Dalam, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021

Diisolasi, Irjen Napoleon Hanya Boleh Keluar Sel untuk Kepentingan Penyidikan

Bareskrim Polri mengisolasi Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya M Kace. Napoleon hanya boleh keluar sel isolasi untuk kepentingan penyidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Teleperformance Indonesia Tanam 2.000 Bibit Mangrove di Pulau Semak Daun

Teleperformance Indonesia mendonasikan 2.000 bibit pohon Mangrove untuk melestarikan ekosistem pantai serta mencegah abrasi di wilayah Kepulauan Semak Daun.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Diskon PPnBM Diperpanjang, Penjualan Mobil 2021 Diperkirakan 737.159 Unit

Diskon PPnBM Diperpanjang, Penjualan Mobil 2021 Diperkirakan 737.159 Unit

OTOMOTIF | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings