Pengamat: BNPB dan Basarnas Bisa Dilebur untuk Efisiensi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: BNPB dan Basarnas Bisa Dilebur untuk Efisiensi

Rabu, 20 November 2019 | 22:42 WIB
Oleh : Surya Lesmana / LES

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja yang berdaya guna serta berdaya laksana terkait mitigasi dan pemulihan pasca bencana, maka peleburan dua lembaga negara yang memiliki fungsi yang sama dipandang sebagai satu kebutuhan. Terutama pada periode kedua Presiden Jokowi yang menginginkan efisiensi, cepat, tepat dan produktif.

Menurut Saiful Anam, di antara sekian banyak lembaga non departemen, ada yang bidang kerjanya hampir sama sehingga bisa dilebur menjadi satu. Dua lembaga non departemen tesebut adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP).

Kedua lembaga itu lanjutnya, mempunyai kemiripan bidang kerja dalam menanggulangi bencana sehingga layak dipertimbangkan untuk dilebur menjadi satu badan khusus terkait bencana.

"Presiden Jokowi melakukan terobosan luar biasa yang terkadang diluar kelazimnya dengan melakukan perombakan besar-besaran. Mulai dari usulan sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum yang telah ada melalui Omnibush Law. Di mana puluhan Undang-undang yang akan dilebur jadi satu. Tujuannya untuk memberikan kecepatan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi tidak ada salahnya Basarnas dan BNPB kedua disatukan," kata Saiful Anam kepada wartawan Rabu (20/11/2019).

Menurutnya, BNPB dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.

Dijelaskan Saiful Anam, BNPB di antaranya mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil, setara dan lain sebagainya dalam kondisi darurat bencana.

"Serta melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah," ujar Saiful Anam.

Sedangkan, Basarnas dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, ujar Saiful Anam.

"Saya rasa dua lembaga ini dapat dilebur atau disatukan. Sebagaimana penggabungan atas Kementerian dan berbagai BUMN yang telah melakukan perombakan besar-besaran," ungkapnya.

Saiful Anam meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan peleburan dua lembaga tersebut. Sehingga, terjadi efisiensi terhadap APBN.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tingkatkan Kualitas, HarukaEDU Jangkau Pasar B2B

HarukaEDU kini telah bekerja sama dengan lebih dari 15 mitra perguruan tinggi dalam merancang program kuliah online.

NASIONAL | 20 November 2019

Di Depan Pimpinan KPK, Gus Muwafiq Ceramah soal Kebangsaan

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat rasa kebangsaan para pegawai KPK.

NASIONAL | 20 November 2019

Geledah Kantor Hyundai, KPK Sita Dokumen PLTU 2 Cirebon

Tiga dari lima lokasi yang digeledah merupakan kantor PT Hyundai di Jakarta.

NASIONAL | 20 November 2019

Wagub Lampung Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/11/2019).

NASIONAL | 20 November 2019

KPK Dalami Bukti-Bukti Pekerjaan Fiktif di Waskita Karya

KPK getol mengusut kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waksita Karya.

NASIONAL | 20 November 2019

Densus 88 Kembali Tangkap Terduga Teroris di Cirebon

Densus 88 Antiteror kembali menangkap terduga teroris di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat, pada Rabu (20/11/2019) siang.

NASIONAL | 20 November 2019

Aset First Travel Dipindahkan ke Kantor Kejari Depok Lama

Pemindahan barang bukti First Travel menggunakan truk dan mobil derek milik Dinas Perhubungan Kota Depok.

NASIONAL | 20 November 2019

Wartawan Kesurupan, Risma Mengaku Sempat Takut

Seorang wartawan bernama Wanto berpura-pura kesurupan sebagai bagian kejutan dari ulang tahun Tri Rismaharini, Rabu (20/11/2019).

NASIONAL | 20 November 2019

BPPTKG: Potensi Letusan Merapi Masih Ada

Potensi letusan kecil Gunung Merapi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih ada.

NASIONAL | 20 November 2019

BCK Minta H Infrastructure Buktikan Keberadaan Utang

Bangun Cipta Kontraktor (BCK) menolak klaim utang yang diajukan H Infrastructure Limited Representative Office (HIL RO) di proyek Panas Bumi Karaha, Jawa Barat

NASIONAL | 20 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS