Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah

Kamis, 21 November 2019 | 10:52 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan mengusulkan agar perlu membentuk kantor pemerintah pusat di enam pulau besar di tanah air. Kantor tersebut sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Tugasnya mengatasi berbagai persoalan di daerah. Termasuk memonitor, mengevaluasi dan mengontrol berbagai Perda masalah. Hal-hal lain terkait supervisi daerah juga dikerjakan kantor tersebut," kata Joe, sapaan akrab Djohermansyah di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Ia mengusulkan itu karena beban kerja Kemdagri mengurusi daerah cukup banyak. Kemdagri keteteran mengontrol semua Perda dari daerah karena jumlahnya sangat banyak.

Di sisi lain, fungsi Gubenur sebagai wakil pemerintah pusat tidak berjalan efektif. Penyebabnya Gubernur diminta mengevaluasi dan supervisi Perda dari kabupaten/kota. Namun anggaran dari pusat tidak diberikan. Monitor mengharapkan dana APBD. Akibatnya tugas Gubenur menjadi supervisi tidak berjalan karena keterbatasan anggaran.

Penyebab lainnya, bupati dan walikota cenderung tidak menghormati Gubernur. Hal itu karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menjadi tambah tidak harmonis jika gubernur dengan bupati/walikota beda partai.

"Kalau ada kantor pusat di daerah itu maka dia bertugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur tidak perlu lagi sebagai wakil pemerintah pusat. Dia sebagai kepala daerah otonom dengan tugas yang telah diatur Undang-Undang," jelas Guru Besar IPDN ini.

Menurutnya pimpinan kantor pemerintah pusat di daerah setingkat jabatan Wakil Menteri (Wamen). Mereka merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri dan membawahi gubernur, bupati dan wali kota.

"Cukup enam saja. Misalnya satu untuk wilayah Sumatera, satu wilayah Jawa. Kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Pegawainya dari berbagai lintas sektor. Itu tidak perlu butuh biaya banyak karena pegawai sudah ada dari banyak sektor. Hanya bentuk kantor dan kepalanya," ujarnya.

Dia meyakini jika tetap terjadi seperti sekarang, upaya mencegah berbagai Perda bermasalah tidak akan berhasil. Kemdagri tidak menjangkau semua Perda yang ada. Sementara gubenur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dihargai.

"Cukup ubah 1-2 pasal dalam UU Pemda. Tidak sulit kalau mau dibentuk," tutupnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Buru Sjamsul Nursalim dan Istri, KPK Gandeng Interpol

KPK meminta bantuan National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk turut memburu Sjamsul dan Itjih Nursalim.

NASIONAL | 21 November 2019

Penyidik KPK Tunggu Kehadiran Dirut Jasa Marga

KPK menunggu kehadiran Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 21 November 2019

Cari Tersangka Sjamsul-Itjih Nursalim, KPK Surati Interpol

KPK telah mengirimkan surat kepada National Central Bureau Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

NASIONAL | 21 November 2019

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Gunungkidul, Bom Panci Dijinakkan

Berdasar pengakuan Tono, terduga teroris memang menjauh dari masyarakat dan sinis terhadap pembeli di warungnya.

NASIONAL | 21 November 2019

Suara Partai Turun, Tokoh Adat Papua Temui Ketua Fraksi Demokrat DPR

"Bagaimana solusi atau jalan keluarnya untuk memperbaiki jumlah suara dimaksud,” ujar Benny Marthen Maran.

NASIONAL | 21 November 2019

Angela Tanoesoedibjo Paparkan Strategi Ekosistem Wisata Berkelanjutan

"Mengembangkan lima destinasi prioritas itu tentunya dari membentuk ekosistem. Ekosistemnya harus sustainable, sustainable tourism."

NASIONAL | 21 November 2019

"No List" dari Fordor Travel Berlebihan

Artikel dari Fodor Travel menurut Wagub Bali berlebihan, karena Bali selama ini selalu mendapatkan penghargaan sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia.

NASIONAL | 21 November 2019

BNPT: Pemulangan Mantan ISIS, Tunggu Keputusan Pemerintah

Sejumlah WNI yang bertolak ke Suriah sebagai simpatisan atau kombatan ISIS telah menyatakan ingin kembali ke Tanah Air.

NASIONAL | 21 November 2019

Kempupera Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan

Kempupera terus melanjutkan pembangunan infrastruktur kerakyatan pada 2020.

NASIONAL | 21 November 2019

Penanganan Jalintim Prioritas Pembangunan Jambi

Jalintim Sumatera dan ruas jalan penghubung ke kabupaten-kabupaten di Jambi mendapatkan prioritas dalam DIPA 2020.

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS