Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah

Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah
Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri, Djohermansyah Djohan ( Foto: Antara/Widodo S.Jusuf )
Robertus Wardi / YUD Kamis, 21 November 2019 | 10:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan mengusulkan agar perlu membentuk kantor pemerintah pusat di enam pulau besar di tanah air. Kantor tersebut sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Tugasnya mengatasi berbagai persoalan di daerah. Termasuk memonitor, mengevaluasi dan mengontrol berbagai Perda masalah. Hal-hal lain terkait supervisi daerah juga dikerjakan kantor tersebut," kata Joe, sapaan akrab Djohermansyah di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Ia mengusulkan itu karena beban kerja Kemdagri mengurusi daerah cukup banyak. Kemdagri keteteran mengontrol semua Perda dari daerah karena jumlahnya sangat banyak.

Di sisi lain, fungsi Gubenur sebagai wakil pemerintah pusat tidak berjalan efektif. Penyebabnya Gubernur diminta mengevaluasi dan supervisi Perda dari kabupaten/kota. Namun anggaran dari pusat tidak diberikan. Monitor mengharapkan dana APBD. Akibatnya tugas Gubenur menjadi supervisi tidak berjalan karena keterbatasan anggaran.

Penyebab lainnya, bupati dan walikota cenderung tidak menghormati Gubernur. Hal itu karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menjadi tambah tidak harmonis jika gubernur dengan bupati/walikota beda partai.

"Kalau ada kantor pusat di daerah itu maka dia bertugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur tidak perlu lagi sebagai wakil pemerintah pusat. Dia sebagai kepala daerah otonom dengan tugas yang telah diatur Undang-Undang," jelas Guru Besar IPDN ini.

Menurutnya pimpinan kantor pemerintah pusat di daerah setingkat jabatan Wakil Menteri (Wamen). Mereka merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri dan membawahi gubernur, bupati dan wali kota.

"Cukup enam saja. Misalnya satu untuk wilayah Sumatera, satu wilayah Jawa. Kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Pegawainya dari berbagai lintas sektor. Itu tidak perlu butuh biaya banyak karena pegawai sudah ada dari banyak sektor. Hanya bentuk kantor dan kepalanya," ujarnya.

Dia meyakini jika tetap terjadi seperti sekarang, upaya mencegah berbagai Perda bermasalah tidak akan berhasil. Kemdagri tidak menjangkau semua Perda yang ada. Sementara gubenur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dihargai.

"Cukup ubah 1-2 pasal dalam UU Pemda. Tidak sulit kalau mau dibentuk," tutupnya.



Sumber: Suara Pembaruan