Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah

Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. ( Foto: ANTARA )
Adi Marsiela / LES Kamis, 21 November 2019 | 12:17 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Seluruh bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah mengajukan rekomendasi penetapan kenaikan upah minimum tahun 2020 ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Rekomendasi kenaikan upah itu mengikuti surat edaran (SE) menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang mengatur formulasi kenaikan upah sebesar 8,51% mengacu pada angka inflasi dan kenaikan pendapatan domestik bruto.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mochamad Ade Afriandi mengaku sudah menerima rekomendasi UMK dari 27 bupati dan wali kota se-Jabar. “Kalau lihat rekomendasi, semua (UMK) menggunakan formula yang ada di surat edaran menaker, inflasi dan PDRB 8,51%,” tuturnya di Bandung, Rabu (20/11/2019).

Meski dalam rapat pleno dewan pengupahan ada ketidaksepakatan dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ade mengungkapkan, seluruh rekomendasi itu ditandatangani oleh perwakilan pengusaha.

Setiap 20 November, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia harus menetapkan upah minimum yang bakal berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya di wilayah masing-masing. Sebelumnya, Ridwan Kamil sudah menetapkan upah minimum provinsi yang berlaku mulai 1 Januari 2020 dengan nominal Rp1.810.351.36. Upah minimum pada tingkat kabupaten dan kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi tersebut.

Mengacu pada formulasi seperti surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi, rekomendasi UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang dengan nomimal Rp 4.594.325. Sementara nominal terkecil Rp 1.831.885 untuk Kota Banjar. Rata-rata UMK di kabupaten dan kota itu nominalnya Rp 2.963.497.

Jika ditilik berdasarkan nominal rata-rata UMK tersebut, ada 13 kabupaten dan kota yang nominal UMK tahun 2020 lebih rendah. Misalnya, UMK Kabupaten Cianjur (Rp 2.534.799), Kota Tasikmalaya (Rp 2.264.093), Kota Cirebon (Rp 2.219.488), Kabupaten Majalengka (Rp 1.944.166), dan Kabupaten Pangandaran (Rp 1.860.592).

Ridwan mengaku pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menetapkan atau tidak rekomendasi penetapan upah dari 27 bupati dan wali kota. Sesuai surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota.

“Kami sedang pertimbangkan plus minus-nya. Saya sudah terima surat dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kemungkinan ekonomi lagi berat. Jadi penetapan UMK (upah minimum kota) sangat pengaruh pada padat karya,” kata Ridwan.

Pertimbangan itu terkait dengan adanya potensi perusahan gulung tikar saat gubernur menetapkan UMK. “Kalau tidak menetapkan UMK, maka buruh dan pengusaha diminta menyelesaikan kenaikannya. Jadi tetap naik ya, upah itu tetap naik tapi persentase disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing wilayah. Tapi kalau dikunci sesuai dengan UMK, pasti ada perusahaan yang gulung tikar karena oleh pengadilan (pelanggaran atas UMK) dianggap pidana,” imbuh Ridwan.

Sesuai Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan upah itu ditetapkan dengan formulasi tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan domestic bruto. Sesuai informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan domestik bruto (PDRB) sebesar 5,12 persen. Jadi tingkat kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen dari upah tahun sebelumnya. Formulasi ini mengacu pada program strategis nasional yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV.

Ridwan mengakui tingginya disparitas upah minimum di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurut dia, selisih upah yang tinggi akibat adanya ketidakseragaman dari kebijakan pemerintah sebelumnya. “Sebelumnya ada yang naik 10 sampai 15 persen. Itu yang buat disparitas tinggi. (sekarang) kita gunakan formulasi nasional, minimal membuat angka (kenaikan upah) itu bisa diprediksi, tidak sporadis seperti dulu,” terang Ridwan.



Sumber: Suara Pembaruan