Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Kembali Periksa Dirut Petrokimia Gresik
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Kembali Periksa Dirut Petrokimia Gresik

Kamis, 21 November 2019 | 13:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi, Kamis (21/11/2019).

Rahmad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kerja sama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Rahmad bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka‎ Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia, Taufik Agustono.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TAG, (Taufik Agustono)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (21/11/2019).

Rahmad Pribadi pernah diperiksa sebagai saksi ‎kasus ini untuk proses penyidikan dengan tersangka saat itu, mantan anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso pada, 4 Juli 2019. Rahmad Pribadi juga pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Bowo Sidik Pangarso.

Nama Rahmad Pribadi kerap muncul dalam persidangan perkara ini. Rahmad disebut berperan memperkenalkan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti dengan Bowo Sidik Pangarso untuk memuluskan kontrak kerja sama antara PT HTK dan PT Pilog di kawasan Kebon Sirih, Jakarta pada 31 Oktober 2017.

Dalam pertemuan itu, Asty meminta bantuan kepada Bowo agar PT HTK dapat menjalin kontrak kerja sama pengangkutan atau distribusi pupuk dengan PT Pilog. Hal ini lantaran kontrak kerja sama antara PT HTK dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik diputus pada 2015 setelah berdirinya PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Dalam persidangan, Rahmat membantah hal tersebut.

Belum diketahui apa yang bakal digali tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap Rahmad Pribadi hari ini. Diduga, penyidik masih mendalami peran dan keterlibatan Rahmad Pribadi terkait sengkarut kasus suap ini.

Diketahui, penetapan tersangka terhadap Taufik merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya Indung serta Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan terhadap Indung. Sementara, Asty divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis Hakim menyatakan Asty terbukti bersalah telah menyuap Bowo Sidik Pangarso melalui anak buahnya Indung sebesar Rp 311.022.932 dan USD 158.733. Suap itu diberikan Asty bersama dengan Taufik Agustono lantaran Bowo telah membantu PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk dengan PT Pilog.

Suap tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada 1 Oktober 2018 sebesar Rp 221.522.932 di Rumah Sakit Pondok Indah melalui orang kepercayaan Bowo Sidik, Indung Andriani. Selanjutnya pada 1 November 2018 sebesar USD 59.587 di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani.

Selain itu, pada 20 Desember 2018 sebesar USD 21.327 di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani. Kemudian pada 26 Februari 2018 sebesar USD 7.819 di kantor PT HTK melalui Indung Andriani.

Pada 27 Maret 2019 sebesar Rp 89.449.000 di kantor PT HTK melalui Indung Andriani. Bahkan, majelis hakim menyebut, Asty menerima fee sebesar USD 23.977.

Bowo Sidik saat ini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa KPK menuntut Bowo Sidik Pangarso untuk dihukum ‎7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Bowo Sidik Pangarso bersama-sama den‎gan anak buahnya, Indung Andriani menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota DPR.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Danseskoal Terbitkan Buku “Indonesia Navy, Global Maritim Fulcrum and ASEAN”

TNI AL dituntut untuk berbenah diri mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola dan macam operasi militer.

NASIONAL | 21 November 2019

2025, Multi Bintang Komitmen Menggunakan Energi Terbarukan

Indonesia meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif dan menargetkan penggunaan energi terbarukan nasional sebesar 23% pada 2025.

NASIONAL | 21 November 2019

Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah

Mengacu pada formulasi, rekomendasi UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang dengan nomimal Rp 4.594.325.

NASIONAL | 21 November 2019

Aula SMKN 1 Miri Sragen Ambruk, Biaya Siswa Terluka Ditanggung Pemerintah

Ganjar terus memantau perkembangan penanganan pasca bencana yang menyebabkan 22 siswa terluka itu.

NASIONAL | 21 November 2019

Ketua KPK Baru Ingin Kesejahteraan Pegawai KPK Terjamin

Enggak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji enggak boleh turun, itu yang penting,” kata Firli.

NASIONAL | 21 November 2019

Jadi ASN, Pegawai KPK Diyakini Tetap Independen

Budaya independen yang dijunjung KPK diyakini tidak akan berubah kendati karyawan berubah status sebagai ASN.

NASIONAL | 21 November 2019

37 Perwira Polri Naik Pangkat Termasuk Komjen Firli

Firli yang resmi duduk sebagai Kabaharkam Polri itu naik pangkat jadi Komjen bersama dengan 36 jenderal lain, Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 21 November 2019

Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah

Kantor tersebut berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

NASIONAL | 21 November 2019

Buru Sjamsul Nursalim dan Istri, KPK Gandeng Interpol

KPK meminta bantuan National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk turut memburu Sjamsul dan Itjih Nursalim.

NASIONAL | 21 November 2019

Penyidik KPK Tunggu Kehadiran Dirut Jasa Marga

KPK menunggu kehadiran Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS