Sri Sultan: Rest Area Tol Solo-Yogya-Bawen Harus Dikelola Pemda

Sri Sultan: Rest Area Tol Solo-Yogya-Bawen Harus Dikelola Pemda
Ilustrasi jalan tol. ( Foto: dok )
Fuska Sani Evani / JEM Kamis, 21 November 2019 | 15:46 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamangku Buwono (HB) X menegaskan bahwa pembangunan jalan tol yang melintasi Yogyakarta harus memenuhi berbagai syarat, salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami enggak mau tol justru membunuh pertumbuhan ekonomi, tetapi harus bisa mendorong pertumbuhan,” kata Sultan Rabu (20/11/2019).

Dengan demikian, menempatkan rest area menjadi faktor penting pembangunan tol Solo-Yogya -Kulonprogo-Bawen agar bisa melindungi pelaku ekonomi kecil, karena menurut Sultan, sangat tidak mungkin, UMKM akan mendapat akses di rest area, jika tidak menjadi wewenang Pemda.

“Enggak mungkin UMKM bisa jualan di rest area selama rest area itu menjadi bagian dari jalan tol. Yang bisa sewa, pasti perusahaan besar. Kami tidak setuju kalau seperti itu,” ucap Sultan.

Pemda DIY akan berinvestasi membangun rest area di sekitar pintu masuk dan keluar tol Solo-Yogya-Kulonprogo-Bawen di wilayah DIY dan akan menampung produk UMKM.

“Kalau enggak mau dikelola Pemda, enggak usah bangun tol di Yogya. Itu harus dilakukan. Kami enggak mau jadi kaya tempat lain. Begitu ada tol, perekonomian rakyat kecil mati,” kata Sultan.

Sementara itu, terpisah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen dan Yogya-Solo, Totok Wijayanto mengatakan pembangunan rest area di jalur tol Yogya-Solo masih belum dipastikan. Rest area nantinya tidak dalam tol kecuali jalur yang melintasi Klaten.

"Namun, dimana pastinya rest area untuk wilayah Yogyakarta, kami juga belum tahu karena pembangunan rest area sendiri dari Pemda DIY," ungkap Totok.

Totok juga menegaskan, bahwa tidak benar jika di dalam rest area akan didirikan hotel, supermarket, dan berbagai macam fasilitas lainnya.

“Konsep rest area untuk Yogya sudah bagus. Didesain agar masyarakat pengguna jasa tol bisa singgah di perkotaan untuk belanja, wisata, atau istirahat," ujarnya.

Sementara itu terkait bidang tanah warga yang akan terdampak pembangunan jalan tol, Totok menyatakan jika tidak ada keberatan dari warga, ganti rugi pembebasan lahan diberikan dalam waktu 14 hari setelah ada kesepakatan harga.

Harga tanah akan ditentukan oleh tim penilai berdasarkan kelengkapan dokumen lahan.

Tim dari Badan Pertanahan Negara (BPN) akan mengukur luas bidang lahan terdampak. Tim appraisal juga akan menginventarisasi luas, bentuk dan bahan bangunan, hingga jenis dan jumlah tanaman yang terdampak.

Tahap sosialisasi pembangunan jalan tol kepada masyarakat dijadwalkan berlangsung mulai Desember 2019 hingga Februari 2020. Sosialisasi diawali dari Desa Bokoharjo (Prambanan), Desa Tamanmartani, Selomartani, Tirtomartani, Purwomartani (Kalasan), dan Desa Condongcatur, Caturtunggal, Maguwoharjo (Depok) selama periode Desember-Januari.

Kemudian pada Januari 2020, sosialisasi akan menyasar Desa Sariharjo (Ngaglik), Desa Tlogoadi, Tirtoadi, Sinduadi, Sendangadi (Mlati), dan Trihanggo (Gamping). Sementara, wilayah yang akan dilintasi tol Jogja-Bawen menerima sosialisasi selama Januari sampai dengan Februari 2020. Wilayah itu meliputi Desa Banyurejo, Tambakrejo, Sumberejo (Tempel), Desa Margokaton, Margodadi, Margomulyo (Seyegan), dan Desa Tirtoadi (Mlati).

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Prayitno mengatakan tim persiapan pembangunan jalan tol juga bertugas mengantisipasi spekulan tanah.

Seluruh perangkat desa tidak mengumbar data atau menduplikasi data. “Saya yakin data tersebut tidak akan diduplikasi. Para kepala desa juga sudah menandatangani perjanjian untuk tidak menduplikasi data,” kata dia.

Setelah memberikan sosialisasi kepada perangkat desa, Pemda DIY juga akan mengganti status tanah dari Letter C menjadi sertifikat atau mengganti sertifikat.

“Tim sudah memiliki tabel dan seluruh data status serta kepemilikan tanah yang masuk dalam proyek tersebut, termasuk data-data izin mendirikan bangunan (IMB) untuk menentukan nilai ganti untungnya. Kalau IMB baru diurus, tentu kami juga punya data tanggal pembuatannya,” kata Krido.



Sumber: Suara Pembaruan