PGRI: Pemda Harus Menggaji Guru Honorer Sesuai UMR

PGRI: Pemda Harus Menggaji Guru Honorer Sesuai UMR
Ilustrasi guru honorer. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 21 November 2019 | 10:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof Unifah Rosyidi mengatakan, masalah kesejahteraan guru honorer menjadi tanggung jawab semua kementerian dan lembaga (K/L). Akan tetapi, pemerintah daerah (pemda) memiliki porsi yang paling besar. Mereka harus memiliki komitmen untuk memberi upah guru honorer sesuai standar upah minimum regional (UMR).

Unifah menuturkan, komitmen dari pemda diperlukan karena mereka adalah pihak yang merekrut guru honorer untuk mengisi kekosongan kelas. Oleh karena itu, rekrutmen tersebut harus diimbangi dengan kesejahteraan.

“Untuk masalah guru honorer ini, kita tidak bisa hanya mendesak pemerintah pusat. Ini harus ada komitmen dari pemda karena guru adalah kewenangan daerah,” kata Unifah kepada SP, Kamis (21/11/2019).

Dia juga menambahkan, pada umumnya, guru honorer belum mendapat upah sesuai UMR karena kemampuan APBD masing-masing daerah yang berbeda. Bahkan, masih ditemui guru honorer yang hanya diupah sebesar Rp 100.000 per bulan. Meski begitu, Unifah menuturkan, telah ada beberapa daerah yang menerapkan sistem upah UMR untuk guru, salah satunya adalah Kota Tangerang, Banten.

Selanjutnya, guru besar bidang Manajemen Ilmu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyebutkan, secara keseluruhan upaya PGRI dalam memperjuangkan nasib guru honorer telah berdampak dalam kebijakan. Saat ini, pemerintah pusat telah membuka ruang bagi guru honorer untuk mendapat kesejahteraan yang layak melalui tiga skema, yaitu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) jalur umum, dan P3K jalur khusus untuk para tenaga honorer yang diperkuat melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2019.

“Adanya Permen PAN dan RB tentang P3K jalur khusus merupakan cara pemerintah melindungi guru honorer, karena untuk menjadi P3K mereka hanya bersaing dengan sesama honorer. Ini adalah bagian dari perjuangan PGRI Pusat dan daerah untuk mendorong pemerintah memberi kesejahteraan bagi honorer,” ujarnya.

Unifah menuturkan, rekrutmen tahap pertama skema P3K formasi khusus yang diselenggarakan Februari 2019 lalu telah mengakomodir guru honorer. Akan tetapi, ia mengakui bahwa itu tetap belum dapat menuntaskan masalah guru honorer secara keseluruhan karena jumlah honorer yang sangat banyak.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Desember 2018, Indonesia memiliki total 3.010.545 guru. Dari jumlah itu, terdapat 1.618.678 guru yang belum PNS dan 1.391.867 guru yang sudah PNS. Kemampuan negara dalam merekrut guru masih terkendala anggaran. Seperti diketahui, untuk kuota CPNS guru tahun ini, hanya ada 65.000 formasi untuk guru di bawah Kemdikbud maupun Kementerian Agama (Kemag).

“Artinya dengan berbagai keadaan sudah ada kemajuan tapi tidak bisa diangkat semua harus bertahap,” ujarnya.

Berkaca dengan keadaan ini, Unifah menyampaikan, untuk menuntaskan masalah guru honorer yang belum direkrut, pemda harus membuat kebijakan strategis. Ia menyarankan, para guru honorer yang berkualitas diberi kesempatan sama dengan guru berstatus PNS atau P3K untuk mendapat tunjangan kinerja (tukin). Sedangkan bagi para guru honorer yang sudah terlanjur berada di sekolah tetapi tidak memenuhi kualitas sebagai guru, setelah mengikuti sejumlah pelatihan maka dapat ditempatkan sebagai tenaga administratif.

“Jadi menurut saya, kalau kita mendikotomikan kesejahteraan dan kualitas, itu dapat ketemu asal ada political will,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan