KPK Dalami Peran Dirut PT Jasa Marga dalam Kasus Waskita Karya

KPK Dalami Peran Dirut PT Jasa Marga dalam Kasus Waskita Karya
Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani. ( Foto: Beritasatu Photo )
Fana Suparman / AO Kamis, 21 November 2019 | 22:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Desi Arryani, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/11/2019). Desi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waksita Karya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

Pemeriksaan ini dalam kapasitas Desi sebagai mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami lebih jauh peran dan pengetahuan Desi terkait pekerjaan fiktif di Waskita Karya.

"Kami mendalami lebih lanjut pengetahuan dan peran yang bersangkutan selaku kepala divisi di Waskita Karya, terutama pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan sejumlah proyek subkontrak," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Bukan tanpa alasan hal ini didalami lebih lanjut oleh lembaga antikorupsi. Febri menyatakan, KPK sudah mengidentifikasi dan mengantongi bukti jika proyek subkontrak fiktif ini berlangsung atau terjadi cukup lama di perusahaan plat merah tersebut. Pekerjaan-pekerjaan fiktif ini termasuk diduga tejadi saat Desi menjabat Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Karena kami duga proyek subkontrak fiktif ini terjadi cukup lama di perusahaan tersebut," ungkap Febri.

Febri memastikan pihaknya mendalami semua bukti dan temuan terkait sengkarut dugaan korupsi yang sudah lama terjadi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Hal ini lantaran KPK menduga kasus korupsi ini merugikan keuangan negara hingga Rp 186 miliar. "Dan sekarang sedang didalami lebih lanjut," tegas Febri.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Desi ini merupakan penjadwalan ulang lantaran berulang kali mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik sebelumnya. Pada 28 Oktober, Desi tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang tugas di Semarang. Desi kembali mangkir saat dijadwalkan ulang pada Senin (11/11/2019).

Bahkan, KPK sampai mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir atas sikap Desi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan tim penyidik tersebut, pada Selasa (12/11/2019) lalu. KPK dalam surat itu meminta Erick Thohir dan jajarannya memerintahkan seluruh pejabat di Kementerian BUMN dan petinggi perusahaan BUMN, termasuk untuk koperatif terhadap proses hukum yang dilakukan Lembaga Antikorupsi dengan memenuhi panggilan penyidik.

Meski telah diingatkan oleh Kementerian BUMN, Desi kembali tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (20/11/2019) kemarin dengan alasan sedang rapat. Desi baru menghadiri pemeriksaan pada hari ini.

Dalam kasus ini, Fathor Rachman dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Atas tindak pidana ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut. 



Sumber: Suara Pembaruan