Polri: Belum Ada Anggota Polisi Dikenai Sanksi Pamer Kemewahan

Polri: Belum Ada Anggota Polisi Dikenai Sanksi Pamer Kemewahan
ilustrasi ( Foto: istimewa )
Farouk Arnaz / YS Kamis, 21 November 2019 | 22:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri mengaku belum ada seorangpun yang diproses pascakeluarnya surat telegram nomor ST/30/XI/HUM.3.4./2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019 tentang larangan menampilkan kemewahan di dunia nyata dan media sosial.

“Terkait TR kemewahan (apa) ada yang diperiksa, saya akan cek, sampai saat ini belum ada informasi. Kita cek. Prinsipnya kalau ada yang melanggar dan terbukti dengan sengaja (pamer) di media sosial akan ditindak,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/11/2019).

Ia menjelaskan, media sosial itu bisa saja palsu dan hoaks sehingga tim IT akan melakukan investigasi penyelidikan lebih dulu apakah itu asli atau hoaks. Bila yang bersangkutan melanggar, pasti disidik.

“Untuk tim khusus pemantau medsos, sampai saat ini saya belum tahu itu,” sambungnya.

Seperti diberitakan, surat tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri itu ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit.

Alasannya, anggota Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Semua lapisan harus berempati. Sesuai dengan motto melayani dan melindungi semua masyarakat.

Kapolri sebelumnya, Jenderal (purn) Tito Karnavian, sebenarnya telah mengeluarkan peraturan kapolri (Perkap) Nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilkan barang yang tergolong mewah.

Dalam Pasal 3 (1) ditulis barang yang tergolong mewah dalam peraturan ini berupa:

a. alat transportasi pribadi melebihi harga Rp 450 juta; dan/atau
b. tanah dan bangunan pribadi melebihi harga Rp 1 miliar.

Lalu Pasal (2) Batasan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diubah berdasarkan Keputusan Kapolri.

Lalu, Pasal (3) Pegawai Negeri pada Polri tidak boleh menggunakan alat transportasi yang tergolong mewah pada saat berdinas.

Jika mempunyai barang mewah, maka sesuai Pasal 4 (1) diatur wajib melaporkan kepada pengemban fungsi Propam meliputi Kadiv Propam untuk tingkat Mabes Polri. Juga diatur untuk melapor di tingkat Polda hingga Polres.

Anggota Polri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 4 Ayat (1), diberikan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

 



Sumber: Suara Pembaruan