Kemparekraf Raih Predikat Badan Publik Menuju Informatif

Kemparekraf Raih Predikat Badan Publik Menuju Informatif
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan keterbukaan informasi bagi publik adalah hak masyarakat sesuai dengan UUD 1945 di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, Kamis (21/11). ( Foto: Kemenparekraf / IST )
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 22 November 2019 | 09:50 WIB

JAKARTA, Beritasatu.com - Terus mengusung keterbukaan informasi pada publik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) meraih predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis (21/11).

Pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menerima penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Publik Tahun 2019.

“Penghargaan ini mendorong kami untuk terus menjadi kementerian dan badan yang menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat,” kata Angela.

Ajang tahunan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh KIP melalui monitoring dan evaluasi pemeringkatan terhadap badan publik. Sebagaimana amanah UU KIP, badan publik harus memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum.

Tahun ini, seluruh 355 badan publik dievaluasi melalui kuesioner dengan indikator pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) serta Pengumuman Informasi Publik, untuk memastikan kemudahan akses pada informasi di kalangan masyarakat.

KIP memberikan anugerah tersebut kepada perguruan tinggi, BUMN, lembaga (non struktural, negara maupun pemerintah non kementerian), pemerintah provinsi, kementerian dan partai politik. Dalam prosesnya, terdapat lima kategori penilaian yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.

Proses penilaian melalui berbagai tahap yaitu pengiriman Self Assessment Questionnaire (SAQ), pengembalian SAQ dari Badan Publik ke Tim Penilai KIP, verifikasi SAQ hingga Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

Adapun penilaian kuesioner tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 355 kuesioner. Sementara itu, 264 badan publik yang mendaftarkan di aplikasi.

Untuk kualifikasi Badan Publik Kementerian, terdapat 11 dengan predikat Informatif,  9 dengan Menuju Informatif, 8 dengan Cukup Informatif, 2 dengan Kurang Informatif dan 4 dengan Tidak Informatif.

“Ke depan, kami berharap Kemenparekaf bisa meningkatkan peringkatnya menjadi badan publik informatif melalui berbagai upaya yang sedang dan akan terus kami lakukan dalam melayani keterbukaan informasi kepada publik,” kata Angela.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyatakan perolehan informasi publik bagi masyarakat adalah hak yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, memberikan informasi publik menjadi kewajiban bagi Badan Publik.

"Meski jenis informasi dan mekanismenya tetap merujuk pada UU tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Ke depan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi Badan Publik yang terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat. Diantaranya adalah konten informasi yang ditingkatkan kualitasnya dan konsistensi untuk terus melakukan upaya-upaya baru yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik.

"Dengan mengembangkan pola komunikasi dua arah yang terbuka dan inklusif, Badan Publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang akan mendorong partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maupun dalam implementasi pembangunan di berbagai bidang," kata Ma'ruf Amin.



Sumber: BeritaSatu.com