Polemik Aset First Travel, Jaksa Agung Disarankan Tempuh Kasasi demi Kepentingan Hukum

Polemik Aset First Travel, Jaksa Agung Disarankan Tempuh Kasasi demi Kepentingan Hukum
Ratusan korban penipuan First Travel berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Fana Suparman / JAS Jumat, 22 November 2019 | 12:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji menyarankan Jaksa Agung, ST Burhanuddin menggunakan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum untuk mengembalikan aset terkait perkara First Travel kepada calon jemaah umrah dan haji yang menjadi korban.

Upaya tersebut dinilai lebih tepat ketimbang upaya kasasi biasa yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung sebelumnya. Diketahui, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi menyatakan barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel dirampas untuk negara. Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, dengan 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.

"Jaksa Agung dapat menggunakan dua upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa, yaitu Kasasi yang sudah dilakukan dan diputus oleh MA yang kemudian dianggap masalah karena penyitaan diserahkan kepada Negara, selain itu upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Sarana kasasi demi kepentingan hukum lebih tepat digunakan," kata Indriyanto kepada Suara Pembaruan, Jumat (22/11/2019).

Indriyanto menjelaskan, kasasi demi kepentingan hukum lebih tepat digunakan karena Jaksa Agung memiliki otoritas penuh yang berisi risalah dan memuat alasan permintaan yang umumnya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini para calon jemaah yang menjadi korban.

Indriyanto menyatakan, putusan kasasi demi kepentingan hukum seharusnya sejalan dengan pihak yang berkepentingan tersebut.

"Putusan MA atas dasar alasan kasasi demi kepentingan hukum seharusnya sejalan dan imperatif bagi pihak berkepentingan tersebut," kata Indriyanto.

Indriyanto menilai sarana upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) yang sedang dipersiapkan Burhanuddin dan jajaran Kejaksaan Agung tidak cukup memadai sesuai asas legalitas. Hal ini lantaran PK merupakan hak terpidana dan ahli waris.

"Bukan (hak) aparat penegak hukum, meskipun pendekatan prinsip keadilan membenarkan hal ini," katanya.

Lebih jauh Indriyanto juga menilai MA tidak perlu mengeluarkan fatwa dalam memecahkan polemik aset First Travel ini.

Menurutnya upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum merupakan kehendak antara kepastian hukum dengan keadilan bagi kepentingan korban.

"Dengan pemberian hasil penyitaannya bisa berbasis proporsionalitas dan merata dalam hal aset benar-benar mencukupi," kata Indriyanto.



Sumber: Suara Pembaruan