Kementerian PUPR Terus Kembangkan Perumahan bagi MBR

Kementerian PUPR Terus Kembangkan Perumahan bagi MBR
Eko Heripoerwanto selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memberikan sambutan pada Malam Apresiasi Indonesia Property and Bank Awards (IPBA) ke-14 tahun 2019. Ia membahas terkait pertumbuhan sektor properti dan penyediaan perumahan bagi MBR. ( Foto: Kementerian PUPR / IST )
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 22 November 2019 | 14:18 WIB

JAKARTA, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto  mengajak para stakeholders untuk terus mengembangkan sektor properti sebagai sektor terdepan maupun memastikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini dinyatakan pada acara Malam Apresiasi Indonesia Property and Bank Awards (IPBA) ke-14 tahun 2019. Acara ini rutin diselenggarakan oleh majalah Property and Bank yang bekerjasama dengan Aliansi Properti dan Keuangan (AJPK) dalam rangka memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang berperan penting di sektor properti Tanah Air.

Sebagai perwakilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Heripoerwanto juga menjelaskan terkait rencana aksi dalam penyediaan rumah bagi MBR seperti penyusunan reformasi kebijakan perumahan ataupun penyediaan bank tanah untuk pembangunan ini.

Ada pun reformasi ini meliputi pembentukan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini sedang dalam proses penyiapan operasionalisasi Badan Pengelola Tapera. Reformasi kebijakan ini juga diharapkan dapat membuka luang bagi sumber pembiayaan alternatif di luar APBN untuk memenuhi kebutuhan gap funding penyediaan perumahan untuk 5 tahun ke depan yang ditaksir sebesar 780 triliun rupiah menurut Visum PUPR tahun 2030.

“Sumber pembiayaan alternatif tersebut dapat berupa pelibatan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Perlu diketahui target Major Project RPJMN 2020-2024 bidang Perumahan dan Permukiman sebesar 100 ribu public housing dan sekitar 55 ribu direncanakan dipenuhi melalui skema KPBU," jelasnya.

Ia juga menjelaskan pengembangan multiple asset berupa bundling project KPBU seperti proyek transportasi perkotaan, pengembangan kawasan, township maupun kota baru (new town development). Salah satu faktor penting dalam KPBU ini adalah pengadaan tanah, sehingga perlu diterapkan konsep land capture sebagai upaya slum upgrading.

Dengan tantangan backlog sebesar 13,5 juta unit, MBR kini diberikan dukungan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahahan (FLPP), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Hingga saat ini, realisasi penyaluran FLPP dan SSB sudah mencapai jumlah 917.562 unit dan penyaluran SBUM sebesar 682.958 unit.

Namun, upaya pemerintah dalam penyediaan perumahan belum dapat dinilai signifikan. Berdasarkan data Bappenas, saat ini baru 40,05% rumah tangga di Indonesia yang dinilai menghuni Rumah Layak.Dengan ini, Heripoerwanto berharap situasi ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.



Sumber: BeritaSatu.com