BNPP Akan Gelar Rakor Penguatan Aparatur Kecamatan

BNPP Akan Gelar Rakor Penguatan Aparatur Kecamatan
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara pada 24 hingga 27 November 2019. (Foto: Badan Nasional Pengelola Perbatasan / IST)
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 22 November 2019 | 17:51 WIB

JAKARTA, Beritasatu.com - Menghadapi berbagai tantangan di perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara.

Saat ini, camat di perbatasan negara harus menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan, aktifitas ilegal termasuk kejahatan transnasional maupun berbagai potensi gangguan wilayah lainnya. Di bidang pemerintahan, tantangan lainnya di antaranya adalah kondisi sarana dan prasarna, tata kelola maupun kapasitas SDM aparatur. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi bersama camat perbatasan.

Diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan pada 24 hingga 27 November 2019, rakor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait arah kebijakan Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Tak hanya itu, tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maupun camat dalam pengawasan Custom, Immigration, Quarantine (CIQ) juga turut dibahas.

Bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian, rakor ini dihadiri oleh setidaknya 350 peserta yang di antaranya adalah kepala badan atau bagian baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani kawasan perbatasan negara. Tak hanya itu, camat maupun pejabat yang bertanggung jawab atas kawasan ini juga turut hadir.

Dilaksanakan dalam enam sesi, rakor ini akan membahas tuntas terkait penguatan aparatur pemerintah dengan pemateri dari berbagai jajaran kementerian.

Bersama TNI dan Polri, penguatan kewaspadaan nasional akan dibahas. Keimigrasian dan kepabeanan akan dibicarakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk penelusuran pengawasan yang lebih komprehensif, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan akan menyoroti perkarantinaan. Peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah juga akan dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya itu, BNPP juga akan membahas kebijakan pengelolaan perbatasan negara pada Program Indonesia Maju. Sebagai penutup, rakor akan diakhiri dengan field trip ke Perpustakaan Nasional RI untuk mendalami perjalanan sejarah dalam pembangunan nasional.



Sumber: BeritaSatu.com