Mendagri Tegaskan Tidak Berniat Hilangkan Pilkada Langsung

Mendagri Tegaskan Tidak Berniat Hilangkan Pilkada Langsung
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto )
Carlos KY Paath / MPA Senin, 25 November 2019 | 15:56 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menepis kabar yang berkembang di publik terkait penghapusan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tito hanya menginginkan agar pelaksanaan pilkada dievaluasi secara akademik.

“Saya tidak pernah sama sekali pun mengatakan kembali kepada DPRD, enggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan pilkada langsung dihilangkan. No, never (tidak pernah),” tegas Tito dalam sambutannya pada Penganugerahan Penghargaan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Tito, evaluasi pilkada tidak akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), melainkan akademisi-akademisi. “Jangan oleh Kemdagri. Tapi oleh akademis dan tim yang kredibel,” ucap Tito.

Tito tidak mengetahui kira-kira temuan atas kajian tersebut. Tito menyatakan, tidak tertutup kemungkinan masyarakat secara umum lebih menghendaki pilkada langsung. Tito menegaskan, nantinya Kemdagri tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Tito menambahkan, pilkada langsung memang bertujuan untuk memberikan hak penuh bagi warga negara dalam menentukan pemimpin. Meski begitu, tidak sedikit dampak negatif dari pilkada langsung sejak 2005.

Terdapat dua persoalan yang ditekankan Tito yaitu mengenai tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. “Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi? Misalnya di antaranya dengan e-voting (pemungutan suara secara elektronik), kenapa tidak?,” ucap Tito.

Di sisi lain, menurut Tito, riset evaluasi juga membuka peluang kepala daerah di beberapa wilayah ditunjuk langsung pemerintah. Misalnya saja enam kepala daerah di enam wilayah administratif di DKI Jakarta.

“Kalau gunakan yang lebih ekstrem, penunjukan langsung. 'Wah itu kembali ke Orde Baru'. Tidak, Jakarta tidak. Jakarta ini wali kotanya penunjukan langsung, itu daerah khusus, kenapa tidak ada daerah khusus lain kalau kita lihat pilkada langsung banyak mudaratnya,” demikian Tito



Sumber: Suara Pembaruan