Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus

Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus
Sejumlah narasumber Focus Group Discussion (FGD), antara lain ; Perwakilan Kementrian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik (tiga kiri), Wakil Ketua DPD, Nono Sampono (tengah), Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi (dua kiri), Ketua Pansus Papua Dewan Pewakilan Daerah, Filep Wamafma (tiga kanan), Peneliti Papua Centre UI, Prof Bambang Shergi Laksmono (dua kanan), Pemred Suara Pembaruan Aditya L. Djono (kanan) dan moderator Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu berfoto bersama usai forum diskusi Suara Pembaruan - Dewan Perwakilan Daerah dengan tema “Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Papua” yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 26 November 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / FER Selasa, 26 November 2019 | 19:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik, menekankan pentingnya dana otonomi khusus (otsus) Papua. Sekitar 36 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua berasal dari otsus tersebut.

Otsus Belum Berhasil Atasi Persoalan Papua

"Bagi kami, otsus bukan persoalan uang. Tapi harus diketahui juga hampir 36 persen budget APBD itu berasal dari otsus, 63 persen skala pembangunan Papua dipengaruhi oleh besaran dana otsus. Jadi ketika dana otsus berhenti, kita bisa bayangkan stagnansi luar biasa,” kata Akmal.

Hal itu disampaikan Akmal dalam Focus Group Discussion (FGD) Suara Pembaruan dan Beritasatu Media Holdings bertajuk "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Tanah Papua” di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Kita sepakat, dana otsus harus kita dorong terus, bahkan ditambah. Tapi dengan pendekatan-pendekatan manajemen lebih bagus. Perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, pengarahan yang baik dan juga pengawasannya,” ujar Akmal.

Orang Awam Bilang Otsus itu Gula-gula Politik

Akmal menjelaskan, revisi Undang-undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua dilakukan dengan pendekatan manjerial dan teknokrasi. Dukungan-dukungan politik dan pendekatan budaya tentu menjadi sebuah keniscayaan. "Pendekatan kita ke depan harus lebih komprehensif,” ucap Akmal.

Akmal pun menyebut, “Walaupun narasi-narasi yang seksi yang indah di media itu adalah tentang kegagalan Papua selalu, tetapi kita harap ke depan ada narasi-narasi yang jauh lebih baik tentang Papua.”

Menurut Akmal, seluruh pihak mempunyai tanggung jawab untuk kesuksesan Papua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), lanjut Akmal, bertanggung jawab untuk membuat rakyat Papua menjadi sejahtera, berdaya saing tinggi, dan mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Akmal menuturkan, selama ini pemda di Papua belum mengalokasikan dana otsus sesuai dengan UU Otsus. “Pertanyannya siapa yang bermasalah? Ada aktor. Kami mengatakan selalu, penyelenggaraan pemda itu sangat tergantung seberapa bagus aktor-aktornya berperan,” kata Akmal.

Rakyat Papua Merasa Sering Disalahkan

Berikutnya mengenai persoalan kesulitan mengevaluasi. Akmal mengingatkan, kinerja berangkat dari perencanaan. “Anda tidak akan bisa mendapatkan kinerja yang baik ketika perencanaannya enggak jelas. Kinerja itu mengukur apa yang direncanakan dan apa yang dicapai,” ungkap Akmal.

Akmal menuturkan, pemerintah memahami kondisi Papua sangat rumit. Mulai dari demografi dan wilayahnya demikian berat. Belum lagi persoalan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengawasannya.

Akmal menambahkan, kepekaan masyarakat Papua menyangkut kebijakan otsus pun masih kurang. “Kurangnya sense of belonging. Kenapa ini bisa terjadi? Saya harus kembali mengatakan, kita lihat dari sisi perencanaannya,” imbuh Akmal.



Sumber: Suara Pembaruan