Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik (tengah), dalam pemaparannya saat forum diskusi Suara Pembaruan - Dewan Perwakilan Daerah dengan tema “Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Papua” yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 26 November 2019 ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / FER Selasa, 26 November 2019 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik vertikal kerap terjadi akibat pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Papua. Penerapan pilkada langsung di Papua dinilai perlu ditinjau ulang. Meski begitu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik.

Pansus untuk Selesaikan Masalah Papua

"Kita sudah berbuih-buih bercerita kepada pengambil keputusan di republik ini, untuk Papua belum tepat rasanya melaksanakan pilkada secara langsung. Tapi ini kan keputusan politik,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik.

Hal itu disampaikan Akmal dalam Focus Group Discussion (FGD) Suara Pembaruan dan Beritasatu Media Holdings bertajuk "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Tanah Papua" di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Kita menghormati pendekaatan kultur, kita menghormati pendekatan budaya, tetapi kesalahan kita adalah membuat keputusan sifatnya simetris untuk kondisi asimetris. Saya dan Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian) diskusi soal ini,” ujar Akmal.

Mendagri Buat Indeks Kedewasaan Demokrasi

Akmal menjelaskan, pemerintah mendengar adanya berbagai aspirasi bahwa pilkada langsung tidak harus diterapkan di seluruh daerah. Sebab, kondisi beberapa daerah di Indonesia tentu sangat berbeda-beda.

“Kami menerima hampir seratusan surat yang meminta (pilkada) kembali dipilih tidak langsung. Ini adalah suara masyarakat. Begitu juga Papua, ada kondisi yang berbeda. Ini kita mengatakan, kita membutuhkan pendekatan asimetris,” jelas Akmal.

Di sisi lain, Akmal menegaskan, pemerintah memahami adanya ketidakpuasan terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua. "Ini akan kita selesaikan. Tentunya ini berbasis kearifan lokal,” kata Akmal.

Akmal pun menyebut, “Bahwasanya ada persoalan masa lalu yang harus diselesaikan. Kalau tidak ini akan digoreng terus dengan narasi-narasi politik, akan digoreng dari waktu ke waktu. Bagimanapun bagusnya teknorasi bekerja dengan baik, ketika persoalan-persoalan ini tidak selesai, ini sulit.”



Sumber: Suara Pembaruan