Senator Papua Barat Dukung Peninjauan Sistem Pilkada Langsung

Senator Papua Barat Dukung Peninjauan Sistem Pilkada Langsung
Sejumlah narasumber Focus Group Discussion (FGD), antara lain ; Perwakilan Kementrian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik (tiga kiri), Wakil Ketua DPD, Nono Sampono (tengah), Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi (dua kiri), Ketua Pansus Papua Dewan Pewakilan Daerah, Filep Wamafma (tiga kanan), Peneliti Papua Centre UI, Prof Bambang Shergi Laksmono (dua kanan), Pemred Suara Pembaruan Aditya L. Djono (kanan) dan moderator Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu berfoto bersama usai forum diskusi Suara Pembaruan - Dewan Perwakilan Daerah dengan tema “Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Papua” yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 26 November 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Carlos KY Paath / FER Selasa, 26 November 2019 | 20:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Senator dari Papua Barat, Filep Wamafma mendukung wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di wilayah Papua. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Papua mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

"Sistem pemilihannya (pilkada langsung) mungkin diubah. Dari yang tadinya pemilihan langsung, mungkin pemilihannya berubah, sehingga kepala daerah itu bagus,” kata Filep dalam Focus Group Discussion (FGD) Suara Pembaruan dan Beritasatu Media Holdings bertajuk "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Tanah Papua" di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Filep menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan standarisasi rekrutmen kepala daerah. "Saran saya kepada Mendagri, kepala-kepala daerah itu rekrutmen khusus di Papua harus ada standarnya. Minimal itu adalah mereka yang terbangun bukan karena punya massa yang besar tapi mereka yang punya kapasitas, pengalaman yang bagus," ujar Filep.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik mengatakan, konflik vertikal kerap terjadi akibat pilkada langsung di Papua. Menurut Akmal, penerapan pilkada langsung di Papua memang perlu ditinjau ulang. Meski begitu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik.

Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus

"Kita sudah berbuih-buih bercerita kepada pengambil keputusan di republik ini, untuk Papua belum tepat rasanya melaksanakan pilkada secara langsung. Tapi ini kan keputusan politik. Kita menghormati pendekaatan kultur, kita menghormati pendekatan budaya, tetapi kesalahan kita adalah membuat keputusan sifatnya simetris untuk kondisi asimetris," ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, pemerintah mendengar adanya berbagai aspirasi bahwa pilkada langsung tidak harus diterapkan di seluruh daerah. Sebab, kondisi beberapa daerah di Indonesia tentu sangat berbeda-beda.

"Kami menerima hampir seratusan surat yang meminta (pilkada) kembali dipilih tidak langsung. Ini adalah suara masyarakat. Begitu juga Papua, ada kondisi yang berbeda,” kata Akmal.

Masyarakat Papua Butuh Proteksi

Filep menilai masyarakat Papua membutuhkan proteksi dalam hal tertentu. Misalnya menyangkut rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). "Sebagai PNS misalnya, orang Papua mesti 100 persen, jaksa juga orang Papua, kepolisian juga orang Papua,” kata Filep.

Filep pun menyebut, "Faktanya rekrutmen pegawai vertikal, maaf tidak ada orang Papua. Kita bangun mal besar, tidak ada orang Papua sebagai karyawan. Orang Papua hadir dengan jualan pinang misalnya. Besok pedagang datang ambil alih jual, orang Papua tidak jualan. Orang Papua termarjinalkan, terpinggir-terpinggir."

Menurut Filep, masyarakat Papua sekarang menanti komitmen negara. Masih ada waktu bagi pemerintah menunjukkan komitmen membangun Papua dengan cara-cara yang riil. "Tidak perlu retorika berlebihan, karena Papua ini bagian dari NKRI, maka mari kita buka ruang sebesarnya," tandas ketua Panitia Khusus (Pansus) DPD menyangkut Papua tersebut.

Sementara itu, Akmal mengatakan, pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di Papua.

"Kami akan bicara dari hati ke hati. Tapi segala hal yang disampaikan Pak Filep sudah menjadi hasil evaluasi ke depan. Memang membangun trust (kepercayaan) enggak bisa sebentar. Harus dibangun dengan komunikasi-komunikasi yang intensif,” kata Akmal.



Sumber: Suara Pembaruan