Janji Mendikbud Sejalan dengan PGRI

Janji Mendikbud Sejalan dengan PGRI
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi. ( Foto: Suara Pembaruan/Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / EAS Selasa, 26 November 2019 | 23:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengatakan PGRI menyambut baik janji Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam pidato peringatan Hari Guru Nasional HGN) 2019, yang juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PGRI ke-74.

Unifah menyebutkan, apa yang disampaikan Nadiem dalam sambutan selaras dengan perjuangan PGRI. Pasalnya, hal-hal yang disampaikan itu sudah diperjuangkan PGRI selama bertahun-tahun, seperti penyederhanaan birokrasi, kemerdekaan profesi guru dan pembelajaran siswa seperti school-based management yang memberikan keleluasaan kepada sekolah mengembangkan dirinya.

"Artinya kita bersama di dalam satu frekuensi, karena tata kelola guru ini sudah diperjuangkan bertahun-tahun dan telah respons oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi),"kata Unifah kepada Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) saat dihubungi Senin(25/11/2019).

Unifah menambahkan, sambutan HGN 2019 ini direspons positif karena yang mengungkapkan adalah Mendikbud, yang memiliki resonansi yang sangat luar biasa dan ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan dibawahnya. Dalam hal ini, Unifah menyebutkan, dengan ide dan gagasan yang bagus, Nadiem perlu turun gunung langsung untuk melihat masalahnya. Selain itu bersama timnya, Mendikbud harus mau mendengar dan duduk bersama dengan banyak pihak untuk menentukan kebijakan.

Unifah juga memberikan pandangan terkait dengan janji Nadiem menjadikan guru sebagai penggerak perubahan. Menurut Unifah, dalam memaknai pendidikan dengan guru sebagai penggerak perubahan, maka harus melihat guru secara komperhensif. Pasalnya, guru saat ini tidak bisa hanya dipuji dalam pidato, bawa guru yang sangat mulia atau sangat penting. Saat ini guru membutuhkan kebijakan nyata yang berkaca dengan kondisi Indonesia kekurangan guru.

“10 tahun enggak diangkat (menjadi cpns,red) menyebabkan kekurangan guru, sehingga 52% guru itu swasta dan honorer yang digaji sangat terbatas. Kita memang enggak boleh selalu ngomong tentang gaji, tetapi profesionalisme itu melekat di dalamnya. Bagaimana menciptakan masa depan kalau gurunya tidak selesai dengan dirinya. Ini harus menjadi perhatian para pengambil keputusan,” ucap Unifah yang juga Guru Besar bidang Pendidikan di Univeristas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Selanjutnya, Unifah menyebutkan, guru masih dibebankan dengan urusan adminstratif, maka Mendikbud sebagai penggambil keputusan harus turun langsung untuk melakukan penyenderhanaan beberapa aturan. Pasalnya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka pesan pidato pada HGN 2019 ini hanya menjadi gagasan.

“Ini saya kasih contoh, guru katanya harus merdeka. Supaya merdeka dikurangi dong aturan-aturan yang merugikan guru,” papar Unifah.
Kendati demikian, Unifah mendorong Mendikbud Nadiem untuk segera menghapus beberapa kebijakan yang tidak memerdekakan guru. Semisalnya untuk mengurus kenaikan pangkat, guru harus mengurus berkas dan menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mengurus masalah adminstratif seperti masalah kurang titik dan koma.

"Pak Menteri harus mengerti detailnya,” ujarnya.

Unifah juga mengaskan selama ini pemerintah hanya fokus pada sertifikasi, tetapi tidak diimbangi dengan pelatihan yang terus-menerus.

“Bagaimana kita berbicara tentang kemajuan, kalau gurunya enggak pernah dilatih. Bagaimana kita berbicara tentang sertifikasi, kalau yang disertifikasi baru 50% guru. Jadi nanti yang lain dapat tunjangan, yang lainnya di lewat dulu. Ini namanya kesenjangan sosial,” ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan