Dana Otsus Papua Harus Transparan

Dana Otsus Papua Harus Transparan
Ilustrasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua ( Foto: Istimewa )
Hotman Siregar / YUD Rabu, 27 November 2019 | 12:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua yang diatur menurut UU No.21 tahun 2001 memang berakhir tahun 2021. Tetapi mengingat bahwa kebutuhan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua masih sangat besar, pemerintah perlu mempertimbangkan kelanjutannya.

"Mungkin tidak lagi menggunakan sistem alokasi langsung ke rekening pejabat Pemda seperti sekarang, tetapi menggunakan skema yang lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas pendanaan yang lebih baik," ujar Pengamat Otonomi Daerah (Otda) Universitas Gajah Mada Yogyakarta Wahyudi Kumorotomo, Rabu (27/11/2019).

Bersamaan dengan UU No.18/2001 tentang Otsus Aceh, dana Otsus Papua memang dilandasi oleh konsesi politik pemerintah pusat pada waktu itu. Menurutnya, komitmen untuk membangun Papua harus tetap diperkuat, tetapi skema pertanggungjawaban keuangannya harus diperbaiki secara mendasar.

Wahyudi menjelaskan, Dana Otsus belum bisa memberikan kesejahteraan rakyat karena pola pembelanjaan untuk program-program di Papua masih banyak kelemahan. Program-program yang didanai masih tergantung kepada kepentingan dan komitmen politik para Walikota/Bupati dan tidak didasari pada kebutuhan paling mendasar di daerah.

"Kasus kelaparan di distrik Agats membuktikan bahwa komitmen politik pimpinan daerah dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan program untuk memberantas kemiskinan masih sangat rendah. Komitmen politik yang masih rendah ini diperparah dengan fragmentasi kebijakan karena garis kepemimpinan di Papua banyak ditentukan oleh kesukuan, marga, isu putra daerah, dan isu-isu primordial lainnya," katanya.

Diakui Wahyudi, sebagian Pemda sebenarnya sudah mampu melaksanakan program dengan pengelolaan dana yang lebih baik. Tetapi pelaporan harus dibuat lebih sistematis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan di daerah.

"Jangan sampai dana dikeluarkan hanya sepengetahuan Bupati saja sementara DPRD juga dikooptasi oleh kepentingan Bupati. Pelaporan penggunaan dana harus juga disertai dengan pemeriksaan keuangan dan evaluasi yang melibatkan auditor independen, BPKP maupun BPK," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan