Presiden Jokowi Tegaskan Pengangkatan Wamen Sesuai UU

Presiden Jokowi Tegaskan Pengangkatan Wamen Sesuai UU
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / JAS Rabu, 27 November 2019 | 21:34 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pengangkatan wakil menteri (wamen) sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Jokowi tidak mempersoalkan apabila ada pihak yang menggugat keberadaan wamen.

“Meskipun ada yang gugat, saya kira enggak ada masalah,” tegas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).

Jokowi menyatakan, Indonesia merupakan negara besar. Pengelolaannya tentu tidak memungkinkan hanya dilakukan seorang menteri, apalagi kementerian-kementerian yang memiliki beban kerja cukup berat.

“Contoh saja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 143 perusahaan, hanya dipegang oleh menteri, ya sangat berat,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mencontohkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes) yang mengurus sekitar 75.000 desa di seluruh Indonesia. Belum lagi adanya program dana desa.

“Siapa yang mengontrol dananya (desa)? Siapa yang mengontrol bahwa anggaran sampai (ke desa). (pengangkatan wamen) tujuannya ke sana,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, komposisi Kabinet Indonesia Maju benar-benar fungsional dan diefektifkan. “Jangan menilai sesuatu dari banyaknya. Bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit. Organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa,” kata Jokowi.



Sumber: Suara Pembaruan