Protes GHU PT SIL, Sekitar 1.000 Petani Datangi Kantor Gubernur Bengkulu
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Protes GHU PT SIL, Sekitar 1.000 Petani Datangi Kantor Gubernur Bengkulu

Kamis, 28 November 2019 | 08:43 WIB
Oleh : Usmin / JAS

Bengkulu, Beritasatu.com - Sekitar 1.000 orang dari sejumlah kelompok tani dan jaringan kebijakan pembangunan di Provinsi Bengkulu mendatangi kantor gubernur setempat memprotes dikeluarkannya izin hak guna usaha (HGU) atas nama PT Sindabi Indah Lestari (SIL) oleh pemerintah pada tahun 2018.

Kelompok tani yang ikut melakukan aksi demo di kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (27/11) itu, berasal dari 3 desa di Kabupaten Bengkulu Utara, yakni Desa Way Sebayur, Desa Simpang Batu dan Desa Bukti Harapan.

Dalam aksi damai tersebut, masyarakat atau petani yang tergabung dalam beberapa kelompok tani tersebut, menyampaikan 7 tuntutan kepada Pemprov Bengkulu, terkait dengan diterbitkanya kembali HGU PT SIL pada tahun 2018 lalu.

Adapun 7 tuntutan itu, yakni minta Pemprov Bengkulu melakukan revisi terhadap HGU seluas 4.971 hektare yang dikuasi dan digunakan PT SIL yang diterbitkan pada tahun 2018, dan membentuk kemitraan masyarakat dengan investor yang saling menguntungkan.

Selain itu, melakukan relokasi daerah aliran sungai (DAS) seluas 408 hektare, setop produksi dan perawatan DAS, berikan hak masyarakat di eks HGU 11 PT Tri Manunggal Pasifik Abadi yang saat ini dikelolah oleh PT SIL, steop kegiatan penambangan batu bara yang bekerja sama dengan PT SIL karena status lahan tersebut milik negara terhitung sejak 1 Januari 2019.

Selanjutnya masyarakat meminta pihak yang berwenang untuk memeriksa izin operasi tambang PT CDE yang berdiri sejak tahun 2018, yang bekerja sama dengan PT SIL dalam kegiatan penambangan batu bara di wilayah Bengkulu Utara.

"Aksi yang dilakukan masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan hak sosial, legalitas dan penggarapan lahan yang dikuasi pengusaha tersebut semestinya didapatkan masyarakat. Pasalnya, di lahan tersebut tempat masyarakat mencari makan dan menghidupi keluarganya," kata penanggung jawab aksi, Jonson Manik, di sela-sela aksi demo tersebut.

Ia menegaskan, yang diinginkan masyarakat minta legalitas mereka menggarap lahan tersebut. Soalnya, jika tidak ada legalitas maka setiap saat mereka bisa terusir dari lahan yang digarap tersebut.

Selain itu, masyarakat bisa dipenjarakan karena tidak memiliki legalitas atau kekuatan hukum dalam mengarap lahan tersebut. Karena itu, masyarakat minta Pemprov Bengkulu untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Inti dari aksi ini masyarakat minta Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah ikut membantu menyelesaikan masalah ini, sehingga masyarakat tidak terusir dari lahan yang mereka garap untuk menghidupi anak istrinya," ujar Jonson Manik.

Namun, sayangnya wasyarakat dari tiga desa di Bengkulu Utara tersebut, tidak dapat bertemu Gubernur Rohidin Mersyah karena tengah berdinas ke Jakarta. Sebanyak 15 orang perwakilan demo hanya diterima staf gubernur, Oslita, Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP), Ricky Gunarwan, dan Asisten II, Yuliswani.

Yuliswani mengatakan, masalah penertiban HGU merupakan kewenang dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Jadi, kewenangan mengeluarkan HGU adalah Kementerian ATR/BPN bukan Pemprov Bengkulu," ujarnya.

Meski demikian, aspirasi yang disampaikan masyarakat 3 desa di Bengkulu Utara tersebut, akan disampaikan ke Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu.

Setelah panjang lebar mendapat penjelasan dari pejabat dilingkup Pemprov Bengkulu, para pendomo dengan tertib meninggalkan kantor Gubernur Bengkulu dan kembali ke daerahnya masing-masing.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

WP KPK Benarkan Tiga Pegawai Mundur karena Tak Ingin Jadi ASN

Merujuk pada UU KPK yang baru, semua pegawai KPK akan beralih status menjadj ASN, termasuk penyelidik, penyidik, hingga administrasi pencegahan.

NASIONAL | 28 November 2019

Bupati Tabanan Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman

Meski meraih nilai yang hampir sempurna, tidak membuat Bupati Eka puas.

NASIONAL | 27 November 2019

250 Anak Periksa Mata Gratis di Museum Maritim

Mereka juga mengikuti tour ke sejumlah ruangan di Museum Maritim.

NASIONAL | 27 November 2019

Pensiunan Meningkat, Jateng Kekurangan 20.000 Guru

Dari jumlah SMA sebanyak 862 sekolah negeri dan swasta, kebutuhan guru sebanyak 30.028 guru terdiri atas 22.455 guru negeri dan 7.573 guru swasta.

NASIONAL | 27 November 2019

BNPT Harapkan Masyarakat Rangkul Mantan Napiter dan Keluarganya

Penanganan radikalisme dan terorisme harus dilakukan semua lini, dari hulu hingga hilir.

NASIONAL | 27 November 2019

Menhub dan Menhan Didesak Tolak Kapal Kabel Asing Beroperasi di Indonesia

Penolakan keras terhadap kapal-kapal asing khusus penggelar kabel bawah laut sudah sering dilakukan oleh perusahaan Indonesia yang memiliki kapal kabel.

NASIONAL | 27 November 2019

Eks Kadiv Waskita Karya Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Tak hanya Ridwan, staf Keuangan Divisi II Waskita Karya, Wagimin juga mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK.

NASIONAL | 27 November 2019

REI Gandeng BTN Fasilitasi Pembiayaan dan KPR

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu pengembang anggota REI khususnya dalam pembiayaan perumahan.

NASIONAL | 27 November 2019

BKN Temukan Sejumlah Pelanggaran dalam Perencanaan dan Pengumuman CPNS 2019

Hal ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi administrasi yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratan/kualifikasi formasi yang diumumkan.

NASIONAL | 27 November 2019

KPK Usut Aset Eks Bupati Cirebon dari GM Hyundai Engineering and Construction

"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen perizinan dan proyek terkait perkara gratifikasi Bupati Cirebon dan pemberian suap oleh tersangka HEJ."

NASIONAL | 27 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS