Publikasikan Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Dosen Ini Dicopot dari Ketua LP3M Unej

Publikasikan Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Dosen Ini Dicopot dari Ketua LP3M Unej
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Aries Sudiono / JEM Kamis, 28 November 2019 | 12:31 WIB

Jember, Beritasatu.com - Rektor Universitas Negeri Jember (Unej) Moh Hassan menegaskan, pernyataan Akhmad Taufiq, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memublikasikan hasil penelitiannya bahwa 22% dari 15.567 orang mahasiswa Unej terpapar radikalisme, adalah melanggar sumpah jabatan dan perintah pimpinan.

Karena itu, pihaknya sebagai pimpinan terpaksa mencopot Akhmad Taufiq dari jabatan sebagai ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unej. Sebagai penggantinya dilantik Bambang Sujanarko, dosen Fakultas Teknik Unej.

“Yang bersangkutan (Akhmad Taufiq) melanggar sumpah jabatan dan perintah pimpinan untuk tidak memublikasikan data hasil pemetaan radikalisme mahasiswa Unej ke publik, karena pemetaan itu untuk kepentingan internal guna pengambilan langkah antisipasi dini,” kata Moh Hassan menjawab wartawan seusai melantik Bambang Sujanarko sebagai ketua LP3M Unej, Rabu (27/11/2019). Bambang Sujanarko merupakan mantan rival Moh Hassan dalam pemilihan Rektor Unej 2017.

Moh Hassan yang kini memangku jabatan rektor periode kedua itu mengaku sudah menegur Akhmad Taufiq, karena pemetaan itu merupakan tugas rahasia sebagai bahan kebijakan internal lembaga. Sebab, jika sampai dipublikasikan, maka bisa berdampak menimbulkan rasa cemas dan was-was orang tua mahasiswa.

“Seharusnya yang bersangkutan mampu mengelola informasi dengan benar agar tidak menimbulkan image buruk bagi lembaga perguruan tinggi dan mencemaskan para orang tua mahasiswa Unej,” tandas Moh Hassan.

Dikatakan, pihaknya juga masih tidak percaya atas hasil temuan penelitian itu, karena instrumen yang dipakai pemetaan belum pernah diuji sehingga validitasnya patut diragukan.

Sementara Akhmad Taufiq mengaku memaparkan hasil penelitian dan pemetaan radikalisme di kalangan mahasiswa di kampus tempatnya mengabdi pada tahun 2017/2018 lalu.

“Terkait pemberhentian saya sebagai ketua LP3M Unej, tidak apa-apa. Itu sah-sah saja. Sebab, pengangkatan maupun pemberhentian jabatan merupakan kewenangan rektor Unej. Jadi tidak ada masalah terkait dengan fakta hasil pemetaan yang menyebutkan demikian,” ujar Akhmad Taufiq yang dikonfirmasi, Rabu (27/11/2019) malam.

Ia juga mengaku sama sekali tidak sakit hati. Ia menyatakan legawa dengan kebijakan rektorat mencopotnya dari ketua LP3M. Pemberhentian jabatannya merupakan hal yang wajar dan kewenangan tersebut merupakan otoritas dari Rektor Unej. Namun, apabila hasil studi pemetaan tentang radikalisme di kalangan mahasiswa Unej itu dikatakan sebagai informasi tidak benar, maka dirinya tidak terima.

“Itu baru akan menjadi masalah karena ada perlawanan dari gerakan antiradikalisme di Unej,” tandas dia.

, pemaparan hasil penelitian LP3M Unej itu secara substansial sebenarnya untuk memberi tanggapan substantif atas temuan riset yang dilakukan INFID Jakarta, yang menyatakan ada 10 perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme. Ada yang ditunjukan aktivitas merakit bom, pelatihan militer, razia syariah, dan keterlibatan mahasiswa pada organisasi terlarang HTI.

“Semua ini merupakan kondisi yang dapat dikatakan krusial dan akut. Karena kondisi demikian itu hampir terjadi di seluruh PTN dengan frekuensi yang berbeda, maka gerakan radikalisme itu sudah dapat dikategorikan terstruktur, sistematik, dan massif,” ujar Akhmad Taufiq.

Terkait hal itu, ia kemudian merekomendasikan tiga langkah. Pertama, pentingnya secara substantif pendidikan multikultural untuk mengembangkan sikap toleransi dan inklusivitas.

Kedua, keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan radikalisme, karena mengatasi radikalisme tidak cukup hanya melibatkan struktur berbasis negara.

Ketiga, dalam tataran perguruan tinggi, pentingnya perhatian secara khusus dan komitmen kepemimpinan yang tegas, untuk tidak memberi ruang bagi tumbuhnya gerakan radikalisme di kampus. 



Sumber: Suara Pembaruan