Marwan Dasopang Nilai Sertifikasi Pendakwah Tidak Tepat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Marwan Dasopang Nilai Sertifikasi Pendakwah Tidak Tepat

Kamis, 28 November 2019 | 12:37 WIB
Oleh : Robertus Wardi / AMA

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai, wacana pemerintah melakukan sertifikasi pendakwah tidak tepat. Alasannya, wacana itu mengindentikan atau menempatkan pendakwah sebagai jahat dan semuanya menyimpang.

“Jangan ukur seseorang dengan sertrifikat. Sudah lah pemerintah, jangan urus serifikat. Tidak ada gunannya,” kata Marwan di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Marwan yang juga politisi dari PKB ini memahami maksud baik dari pemerintah dengan wacana tersebut yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas dai atau pendakwah. Harus diakui, zaman semakin canggih dan maju. Ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Memang sudah tepat bahwa ilmu, kapasitas, dan kemampuan dai dalam bedakwah juga harus diperbaharui dan up to date. Para pendakwah tidak bisa statis dan menggunakan ilmu dan metode yang lama dalam berdakwah.

Namun peningkatan kualitas pendakwah tidak harus dengan membuat sertifikasi. Alasannya program seperti itu membuat konotasi negatif. Bahkan program itu dijadikan kaum ekstrimis untuk menyerang pemerintah.

“Kita lihat di sosial media, nyinyir aja yang ada terhadap pemerintah. Kemudian bangun narasi bahwa pemerintah memang jahat terhadap umat Islam. Ini kan tidak bagus. Buat apa? Sertifikat pendakwah atau sertifikat nikah tidak ada gunanya. Hanya melahirkan penafsiran negatif dari masyarakat,”jelasnya.

Dia mengakui memang ada pendakwah yang menyimpang atau menyebarkan ajaran radikalisme. Namun tindakannya bukan dengan membuat serifikasi. Tindakannya adalah dengan menindak secara hukum sebagaimana terjadi selama ini.

“Ada BIN, BNPT, Polri, dan yang lain-lain. Kerahkan semua mereka untuk menindak yang menyimpang-menyimpang itu. Kalau mereka menyimang, melawan hukum, tinggal ditindak. Tidak perlu lagi sertifikat,” tuturnya.

Menurutnya, peningkatan para pendakwah bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya peningkatan bahasa, menyiapkan buku-buku, memberangkatkan para dai naik haji, dan sejumlah progam lain yang berkualitas.

“Jangan persepsi orang jahat. Kalau seperti itu maka amunisi ekstrimis menjadi lawan. Semakin enak mereka katakan mereka dizolimi. Saya pikir tidak seperti itu dengan serfitikat, baik peningkatan atau layak menjadi dakwah. Itu akan terus digoreng,” tutup Marvan.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

10 Nama Calon Hakim Agung dari KY Ini Segera Diproses Oleh DPR

Jaja Ahmad Jayus menjelaskan KY diminta MA mengisi 11 calon hakim agung yang kosong. Hanya saja, ujar Jaja, KY baru bisa mengisi enam posisi.

NASIONAL | 28 November 2019

Publikasikan Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Dosen Ini Dicopot dari Ketua LP3M Unej

Ia mengaku sama sekali tidak sakit hati.

NASIONAL | 28 November 2019

Polisi Serahkan 80 WNA Pelaku Penipuan Online ke Imigrasi

Polisi menyerahkan WNA pelaku penipuan online kepada pihak imigrasi untuk kemudian dideportasi ke negaranya, Tiongkok.

NASIONAL | 28 November 2019

Dugaan Pidana, Staf Khusus Wapres Mengaku Hanya Jadi Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya Hakim dilaporkan dalam kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar atau pungli perpanjangan akreditasi sertifikasi halal MUI.

NASIONAL | 28 November 2019

Mensos: Kemiskinan Akar Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme dan terorisme akarnya adalah dari kemiskinan. Sehingga yang harus diperangi bersama itu kemiskinan, bukan orangnya.

NASIONAL | 28 November 2019

6 Desember, PDI-P Jateng Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

PDI-P Jawa Tengah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di 21 kabupaten/kota untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

NASIONAL | 28 November 2019

Mensos Beri Apresiasi untuk Suara Pembaruan

Kementerian Sosial memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi sumber daya manusia (SDM) serta lembaga dalam mendukung transformasi Program Keluarga Harapan.

NASIONAL | 28 November 2019

Era Digital, Kempora Gandeng Dilo dan Telkom Gelar Workshop

Workshop diharapkan bisa meningkatkan sinergi kegiatan antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota/Provinsi dengan DILo yang kini sudah ada di 17 Provinsi.

NASIONAL | 28 November 2019

Sekolah SPK Pribadi Bandung Bantu Siswa Kenali Bakat Sejak Dini

Selain proses belajar mengajar akademis, sekolah juga memiliki tanggungjawab untuk membantu para siswa menemukan dan mengembangkan bakatnya.

NASIONAL | 28 November 2019

Komisi III: Dewan Pengawas Hadir untuk Selaraskan Kinerja KPK

Keberadaan dewan pengawas tidak akan mengganggu independensi KPK, karena mereka merupakan bagian internal dari kelembagaan KPK.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS