Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional

Kamis, 28 November 2019 | 13:00 WIB
Oleh : Alexander Madji / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), MH Said Abdullah meminta pemerintah mengevaluasi kembali ujian nasional sebagai satu-satunya instrumen kelulusan. Pasalnya, standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) belum terpenuh di semua sekolah di seluruh Indonesia.

“Saya mengharapkan, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk menentukan kelulusan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan wilayah dan infrastruktur,” jelas Said dalam pernyataan tertulis kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurutnya, ujian nasional hanya bisa dilaksanakan ketika standar nasional pendidikan telah terpenuh di semua sekolah di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, proses belajar juga berlangsung dalam suasana yang telah digambarkan dalam PP No 32 tahun 2013.

Jika hal ini belum terpenuhi, maka syarat untuk pelaksanaan ujian nasional dengan sendirinya tidak terpenuhi. “Maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali ujian nasional sebagai satu satunya instrumen kelulusan,” pintanya.

Poltisi senior PDI-P asal Jawa Timur itu menambahkan, yang justru harus dikejar oleh pemerintah adalah pemenuhan standar nasional pendidikan, agar evaluasi proses belajar peserta didik dapat dilakukan secara nasional.

Dalam situasi ketimpangan antar sekolah masih terjadi karena belum terpenuhinya standar nasional pendidikan, berbagai instrumen kelulusan dapat dikombinasikan dalam pembobotan kelulusan, antara ulangan oleh guru di sekolah yang bersangkutan dengan supervisi pemerintah pusat dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ulangan oleh guru di sekolah menempati bobot penilaian lebih tinggi ketimbang ujian nasional untuk sekolah-sekolah yang oleh Kementrian Pendidikan masih jauh terpenuhi standar nasional pendidikan.

“Maka, Kementrian Pendidikan harus menentukan grade untuk tiap tiap sekolah, sebagaimana Kementrian Pendidikan menentukan grade di jenjang pendidikan tinggi,” tuturnya.

Said menjelaskan, Indonesia telah memiliki sistem pendidikan nasional yang dibuat pada 2003 saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SPN tidak menyebutkan adanya ujian nasional. Sesuai Pasal 1 ayat 21 Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur evaluasi.

Bahkan di dalam SPN, masyarakat diberikah hak dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Evaluasi yang transparan juga menjadi salah satu prinsip pengelolaan satuan pendidikan. “Ada banyak subjek yang perlu dievaluasi sebagaimana mandat SPN,” ujarnya.

Selain peserta didik, jelas Said, yang perlu di evaluasi adalah lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik hanya bagian saja dari kegiatan evaluasi pendidikan secara keseluruhan. Teramat jelas diatur dalam pasal 58 ayat 2 UU SPN, ada banyak kegiatan evaluasi, selain evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik.

“Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan nasional muaranya adalah sebagai upaya untuk mencapai standar nasional pendidikan,” tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

1 Desember, OPM Tetap Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

NASIONAL | 28 November 2019

Di Hadapan Pemimpin Redaksi, DPR Berencana Bangun Area Aspirasi

DPR sedang mengkaji pembangunan sebuah area baru yang berfungsi sebagai arena bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan.

NASIONAL | 28 November 2019

Jelang HUT OPM, Panglima dan Kapolri Kunjungi Papua

Panglima TNI bersama Kapolri mengunjungi Papua guna memastikan keamanan di wilayah tersebut menjelang HUT OPM 1 Desember 2019.

NASIONAL | 28 November 2019

Marwan Dasopang Nilai Sertifikasi Pendakwah Tidak Tepat

Kementerian Agama berencana melakukan sertifikasi terhadap para pendakwah, tetapi langkah ini dinilai tidak tepat oleh DPR.

NASIONAL | 28 November 2019

10 Nama Calon Hakim Agung dari KY Ini Segera Diproses Oleh DPR

Jaja Ahmad Jayus menjelaskan KY diminta MA mengisi 11 calon hakim agung yang kosong. Hanya saja, ujar Jaja, KY baru bisa mengisi enam posisi.

NASIONAL | 28 November 2019

Publikasikan Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Dosen Ini Dicopot dari Ketua LP3M Unej

Ia mengaku sama sekali tidak sakit hati.

NASIONAL | 28 November 2019

Polisi Serahkan 80 WNA Pelaku Penipuan Online ke Imigrasi

Polisi menyerahkan WNA pelaku penipuan online kepada pihak imigrasi untuk kemudian dideportasi ke negaranya, Tiongkok.

NASIONAL | 28 November 2019

Dugaan Pidana, Staf Khusus Wapres Mengaku Hanya Jadi Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya Hakim dilaporkan dalam kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar atau pungli perpanjangan akreditasi sertifikasi halal MUI.

NASIONAL | 28 November 2019

Mensos: Kemiskinan Akar Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme dan terorisme akarnya adalah dari kemiskinan. Sehingga yang harus diperangi bersama itu kemiskinan, bukan orangnya.

NASIONAL | 28 November 2019

6 Desember, PDI-P Jateng Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

PDI-P Jawa Tengah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di 21 kabupaten/kota untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS