Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK

Kamis, 28 November 2019 | 13:05 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Penasihat KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mohammad Tsani Annafari resmi mengundurkan diri dari lembaga antikorupsi itu. Surat keputusan pemberhentian Tsani sebagai Penasihat KPK telah ditandatangani pimpinan dan efektif berlaku pada 1 Desember mendatang.

"SK pemberhentian sebagai penasihat saya sudah dikeluarkan. Dan efektif berlaku per tanggal Desember," kata Tsani di sela-sela Workshop Optimalisasi Kerja Sama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Praktek Terbaik Negara Lain) di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Tsani menyatakan hanya dirinya penasihat KPK yang mengundurkan diri. Sementara dua penasihat KPK lainnya, Budi Santoso dan Sarwono Sutikno memilih bertahan hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Jilid IV dan terbentuknya Dewan Pengawas sesuai amanat UU nomor 19/2019 tentang perubahan atas UU 30/2002 tentang KPK.

"Jadi saya punya perbedaan treatment karena kebetulan penasihat ada tiga, yang satu selesai tanggal 1 Desember, yang dua masih berlanjut sampai pimpinan yang saat ini berakhir. Kenapa? Karena kebetulan saya juga mengundurkan diri. Dan saya juga tidak ingin nanti ada proses yang kita enggak tahu," katanya.

Di sisi lain, Tsani mengaku mendapat penugasan baru di instansi asalnya, yakni Ditjen Bea dan Cukai Kemkeu. Tsani mengaku memilih mengabdikan dirinya di instansi asal ketimbang bertahan dengan kondisi KPK seperti saat ini.

"Saya kembali ke Kemkeu, dapat penugasan baru nanti seperti apa saya ikuti saja. Saya siapkan di sana," katanya.

Tsani seolah menepati janjinya saat proses seleksi Capim KPK Jilid V lalu. Saat itu, Tsani mengancam akan mengundurkan diri jika Firli Bahuri yang disebutnya terbukti melanggar etik berat saat menjadi Deputi Penindakan terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023. Setelah fit and proper test, DPR kemudian memilih Firli dan empat capim lainnya untuk berkantor di Gedung Merah Putih KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membenarkan pengunduran diri Tsani. Dikatakan, pemberhentian Tsani efektif berlaku pada 1 Desember 2019.

"Yang bersangkutan (Tsani) mengajukan pengunduran diri per 1 Desember sudah resign," kata Alex.

Namun, Alex tak menjawab secara tegas saat dikonfirmasi Tsani merupakan satu dari tiga pegawai KPK yang disebut mengundurkan diri karena berlakunya UU nomor 19/2019 dan kehadiran pimpinan KPK baru. Alex hanya mengatakan, dalam surat pengunduran dirinya, Tsani hanya menyebut ingin kembali ke Ditjen Bea dan Cukai.

"Yang bersangkutan ingin kembali ke instansi asalnya di Bea Cukai kemungkinan di sana akan dipromosikan. Biasanya kalau dari KPK kan begitu. Balik ke instansi asal naik pangkat semua," katanya.

Alex menyatakan, sebelum berlakunya UU KPK yang baru, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang biasa terjadi di KPK. Pengunduran diri ini dengan berbagai alasan.

"Sebelum UU KPK diketok, ada banyak pegawai KPK yang ingin resign. Ya tidak masalah. Bagi saya sih tidak masalah. Silakan pakai KPK kalau di luar itu bisa mengemban karier dan dia mengembangkan integritas dan profesional kan bagus. Artinya KPK punya mitra juga di luar. Selama ini dengan pegawai kita yang keluar, komunikasi kita tetap terjalin juga," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi lagi ujian nasional sebagai ukuran kelulusan siswa. Yang perlu digenjot pemerintah adalah pemenuhan standar yang sama.

NASIONAL | 28 November 2019

1 Desember, OPM Tetap Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

NASIONAL | 28 November 2019

Di Hadapan Pemimpin Redaksi, DPR Berencana Bangun Area Aspirasi

DPR sedang mengkaji pembangunan sebuah area baru yang berfungsi sebagai arena bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan.

NASIONAL | 28 November 2019

Jelang HUT OPM, Panglima dan Kapolri Kunjungi Papua

Panglima TNI bersama Kapolri mengunjungi Papua guna memastikan keamanan di wilayah tersebut menjelang HUT OPM 1 Desember 2019.

NASIONAL | 28 November 2019

Marwan Dasopang Nilai Sertifikasi Pendakwah Tidak Tepat

Kementerian Agama berencana melakukan sertifikasi terhadap para pendakwah, tetapi langkah ini dinilai tidak tepat oleh DPR.

NASIONAL | 28 November 2019

10 Nama Calon Hakim Agung dari KY Ini Segera Diproses Oleh DPR

Jaja Ahmad Jayus menjelaskan KY diminta MA mengisi 11 calon hakim agung yang kosong. Hanya saja, ujar Jaja, KY baru bisa mengisi enam posisi.

NASIONAL | 28 November 2019

Publikasikan Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Dosen Ini Dicopot dari Ketua LP3M Unej

Ia mengaku sama sekali tidak sakit hati.

NASIONAL | 28 November 2019

Polisi Serahkan 80 WNA Pelaku Penipuan Online ke Imigrasi

Polisi menyerahkan WNA pelaku penipuan online kepada pihak imigrasi untuk kemudian dideportasi ke negaranya, Tiongkok.

NASIONAL | 28 November 2019

Dugaan Pidana, Staf Khusus Wapres Mengaku Hanya Jadi Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya Hakim dilaporkan dalam kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar atau pungli perpanjangan akreditasi sertifikasi halal MUI.

NASIONAL | 28 November 2019

Mensos: Kemiskinan Akar Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme dan terorisme akarnya adalah dari kemiskinan. Sehingga yang harus diperangi bersama itu kemiskinan, bukan orangnya.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS