Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

Kamis, 28 November 2019 | 13:20 WIB
Oleh : Robertus Wardi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Golkar (PG) akan mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PG akan berjuang agar revisi UU itu bisa masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2019-2024.

"Kita dengar dari teman-teman praktisi dunia pendidikan, mereka banyak sekali mengeluh terhadap UU itu," kata anggota Komisi XI DPR Putri Komarudin saat diskusi bertema Mengorkestrasi Pendidikan Dengan SDM Masa Depan di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Diskusi itu sebagai rangkaian persiapan Musyawarah Nasional (Munas) PG yang digelar 4-6 Desember mendatang. Masalah pendidikan akan dimasukkan dalam materi yang dibahas di Munas.

Putri yang merupakan anak mantan Ketua DPR Ade Komarudin ini mengemukakan salah satu poin yang perlu masuk dalam revisi itu adalah anggaran pendidikan yang masih kurang. Banyak pemerintah daerah (pemda) mengeluh belum mampu memenuhi perintah UU agar 20% anggaran digunakan untuk pendidikan.

"Agar daerah yang bilang kekurangan uang untuk memenuhi 20% bisa dibantu secara menyeluruh. Sehingga reformasi pendidikan yang kita inginkan bisa maksimal. Golkar mendukung dan mendorong agar APBN tersalurkan," ujar Putri.

Komitmen 20% anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Ini mesti diawasi Kemendikbud, Kemendagri, dan Kementerian Agama. “Tapi sayang Kemendagri meloloskan saja APBD yang tidak sesuai konstitusi tersebut," tuturnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim yang juga menjadi pembicara pada diskusi itu mengatakan pidato pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat peringatan Hari Guru Nasional suatu hal yang mustahil tanpa melakuan terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan.

Secara khusus, Satriwan menilai negara belum sepenuhnya bertangung jawab terhadap kesejahteraan guru, terutama guru honorer. "Semilenial apa pun umurnya tanpa kebijakan milenial percuma," kata Satriwan.

Menurutnya, jumlah guru di Indonesia mencapai 1,3 juta orang. Separuhnya merupakan guru honorer. Selama ini, gaji guru honorer terutama di daerah tergantung APBD.

"Dalam Pasal 31 UUD 1945, sekurang-kurangnya pengangaran dari APBN dan APBD. Tapi kalau kita cek dari APBD, argumen daerah itu sudah 20% tapi ternyata transfer dari APBN. Dari daerah cuma nol koma nol sekian," jelasnya.

Dia setuju dengan Puteri agar Kemendikbud, Kementrian Agama dan Kementerian Dalam Negeri memperhatikan anggaran pendidikan untuk daerah. Selama guru honorer digaji dengan menggunakan APBD maka selamanya mereka tidak sejahtera.

"Jadi sehebat apa pun pidato Nadiem, jangan berharap pendidikan kita berubah," tegasnya.

Dia mendukung Nadiem melakuan debirokratisasi dan deregulasi terhadap aturan yang memberatkan guru, sehingga guru lebih merdeka dan bebas mengajar.

"Bayangkan guru dihantui oleh RPP (Rencana Persiapan Pembelajaran). Kemudian dihantui oleh pengawas datang ke sekolah yang ternyata cara pandang mereka masih kolonial," tutup Satriawan.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mochtar Riady: Perubahan Teknologi Harus Disikapi dengan Cepat dan Tepat

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan AI untuk lebih efektif dan efisien,” kata Mochtar.

NASIONAL | 28 November 2019

Kibarkan Bintang Kejora, Ini Peringatan Polda Papua

"Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ahmad Musthofa Kamal.

NASIONAL | 28 November 2019

Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK

Dua penasihat KPK lainnya, Budi Santoso dan Sarwono Sutikno memilih bertahan hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Jilid IV.

NASIONAL | 28 November 2019

Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi lagi ujian nasional sebagai ukuran kelulusan siswa. Yang perlu digenjot pemerintah adalah pemenuhan standar yang sama.

NASIONAL | 28 November 2019

1 Desember, OPM Tetap Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

NASIONAL | 28 November 2019

Di Hadapan Pemimpin Redaksi, DPR Berencana Bangun Area Aspirasi

DPR sedang mengkaji pembangunan sebuah area baru yang berfungsi sebagai arena bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan.

NASIONAL | 28 November 2019

Jelang HUT OPM, Panglima dan Kapolri Kunjungi Papua

Panglima TNI bersama Kapolri mengunjungi Papua guna memastikan keamanan di wilayah tersebut menjelang HUT OPM 1 Desember 2019.

NASIONAL | 28 November 2019

Marwan Dasopang Nilai Sertifikasi Pendakwah Tidak Tepat

Kementerian Agama berencana melakukan sertifikasi terhadap para pendakwah, tetapi langkah ini dinilai tidak tepat oleh DPR.

NASIONAL | 28 November 2019

10 Nama Calon Hakim Agung dari KY Ini Segera Diproses Oleh DPR

Jaja Ahmad Jayus menjelaskan KY diminta MA mengisi 11 calon hakim agung yang kosong. Hanya saja, ujar Jaja, KY baru bisa mengisi enam posisi.

NASIONAL | 28 November 2019

Publikasikan Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Dosen Ini Dicopot dari Ketua LP3M Unej

Ia mengaku sama sekali tidak sakit hati.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS