Atasi Kisruh PPDB, Pemerintah Didesak Terbitkan Pepres Zonasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Atasi Kisruh PPDB, Pemerintah Didesak Terbitkan Pepres Zonasi

Kamis, 28 November 2019 | 11:00 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2020/2021 akan berlangsung pada Juni mendatang. Peneliti dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Fachrizal menuturkan, berkaca dari kisruh PPDB yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, LAN mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penyelenggaraan PPDB berbasis zonasi.

Fachrizal menyebutkan, adanya Pepres akan memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga(K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung sistem dalam PPDB, diikuti dengan ketentuan pemberian sanksi bagi pemda yang tidak menjalankan Perpres tersebut, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sinergi antar K/L terkait.

“Agar semua taat peraturan, harus segera ada Pepres zonasi,” kata Fachrizal dalam diskusi “Membedah Zonasi PPDB” di kantor LAN, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Selanjutnya, Fachrizal mengusulkan, persentase kuota jalur PPDB zonasi sebaiknya ditetapkan oleh pemda. Sebab, pemda harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah. Dengan begitu, dalam implementasi kebijakan, penguatan sosialisasi menjadi hal yang penting dan pemda wajib menertibkan petunjuk teknis (juknis) yang jelas.

Fachrizal juga menyebutkan, penguatan koordinasi terkait dengan data kependudukan, dan pelibatan sekolah swasta dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampung. Pasalnya, ada tiga hal yang harus segera diselesaikan terkait dengan kebijakan PPDB berbasis zonasi ke depan.

Pertama, kurang meratanya ketersediaan sekolah negeri. Kedua, pengaturan sistem zonasi PPDB yang seringkali berubah. Ketiga, kebijakan yang mengatur sistem zonasi selalu dikeluarkan mendekati waktu pelaksanaan.

Fachrizal mengusulkan, dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, penerapan zonasi ini dapat dilakukan bertahap seiring dengan upaya pemda memperbaiki ruang sarpras, tenaga pendidikan, dan dana pendidikan.

“Jadi untuk memastikan PPDB ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan evaluasi secara berjenjang,” ucapnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh pengamat pendidikan Doni Koesoema. Menurut dia, perlu adanya Pepres karena masih banyak pemda tidak menjalankan Permendikbud. Selain itu, adanya Undang-Undang Otonomi Daerah menyebabkan pemda lebih taat pada Kemdagri, bukan K/L terkait.

Doni juga menyebutkan, pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang telah berlangsung selama tiga tahun ini harus dievaluasi. Pasalnya, ia menilai penerapan sistem zonasi ini belum berhasil 100%.

"Sejauh ini, saya rasa zonasi itu sudah dievaluasi oleh kementerian, dan di kementerian itu mereka menemukan bahwa kebijakan zonasi yang seperti sekarang itu baru bisa dilaksanakan sekitar 60%. Jadi 40% belum tercapai," kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) ini.

Menurut Doni, penerapan sistem zonasi dinilai tidak berhasil karena beberapa hal meliputi sarpras pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan kerja sama untuk rotasi pengembangan guru. Pasalnya, guru tidak dilatih untuk bisa melayani anak-anak yang berbeda kondisi.

Oleh karena itu, Doni mendorong para guru untuk mengubah perspektifnya bahwa dia melayani semua peserta didik dan bukan hanya melayani anak-anak yang pintar saja. Dengan begitu, guru berani jika dirotasi dan dipindah ke sekolah lain.

"Karena anak-anak yang biasanya hidup di jalanan tiba-tiba masuk sekolah kan harus punya pendekatan tersendiri. Kalau gurunya tidak dikasih pelatihan, bisa stres dia. Muridnya apalagi, bisa stres juga," ujar dia.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UHN Peringkat 2 PTS Terbaik di Sumut

Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Haposan Siallagan sangat bergembira dengan dengan torehan prestasi yang dicatatkan LPPM UHN ini.

NASIONAL | 28 November 2019

Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Perempuan Jateng, juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan.

NASIONAL | 28 November 2019

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

Partai Golkar akan mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan masuk dalam Prolegnas 2019 - 2024.

NASIONAL | 28 November 2019

Mochtar Riady: Perubahan Teknologi Harus Disikapi dengan Cepat dan Tepat

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan AI untuk lebih efektif dan efisien,” kata Mochtar.

NASIONAL | 28 November 2019

Kibarkan Bintang Kejora, Ini Peringatan Polda Papua

"Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ahmad Musthofa Kamal.

NASIONAL | 28 November 2019

Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK

Dua penasihat KPK lainnya, Budi Santoso dan Sarwono Sutikno memilih bertahan hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Jilid IV.

NASIONAL | 28 November 2019

Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi lagi ujian nasional sebagai ukuran kelulusan siswa. Yang perlu digenjot pemerintah adalah pemenuhan standar yang sama.

NASIONAL | 28 November 2019

1 Desember, OPM Tetap Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

NASIONAL | 28 November 2019

Di Hadapan Pemimpin Redaksi, DPR Berencana Bangun Area Aspirasi

DPR sedang mengkaji pembangunan sebuah area baru yang berfungsi sebagai arena bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan.

NASIONAL | 28 November 2019

Jelang HUT OPM, Panglima dan Kapolri Kunjungi Papua

Panglima TNI bersama Kapolri mengunjungi Papua guna memastikan keamanan di wilayah tersebut menjelang HUT OPM 1 Desember 2019.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS