Pengamat Sarankan MPR Amandemen Pasal 7 UUD 1945

Pengamat Sarankan MPR Amandemen Pasal 7 UUD 1945
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono (tengah baju batik) bersama perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). (Foto: istimewa)
Iman Rahman Cahyadi / CAH Kamis, 28 November 2019 | 16:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono menyarankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera melaksanakan amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar presiden dapat dipilih lebih dari dua kali.

"Aspirasi rakyat ini sudah menjadi bola salju yang terus membesar. MPR harus tanggap dengan aspirasi ini," ujar Suhendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Berdasarkan investigasinya di lapangan, amandemen Pasal 7 UUD 1945 sudah menjadi kehendak mayoritas rakyat. "Sehingga sebelum terjadi gejolak, MPR harus segera bertindak dengan mengamandemen Pasal 7," cetus Suhendra. 

Suhendra membantah idenya itu tidak demokratis. "Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau rakyat menghendaki tetapi MPR menghambat, justru tidak demokratis," tukasnya.

"Kini, semua terpulang kepada MPR," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Suhendra: MPR Harus Belajar dari Tragedi Hongkong, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/28/suhendra-mpr-harus-belajar-dari-tragedi-hongkong.

Editor: Hasanudin Aco

Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memandang perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam membahas amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan masa jabatan presiden tiga periode. 

Baca Juga: Soal Jabatan Presiden, Nasdem: Jika Berubah Jangan Terkejut, Wajar Saja

"Kalau memang ada perubahan, jangan kita terkejut-kejut. Wajar-wajar aja. Tapi syaratnya seperti yang saya katakan, libatkan seluruh elemen publik," kata Surya di sela-sela perayaan HUT Ke-8 NasDem dan peluncuran mobil siaga Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur di JI Internasional Jatim, Surabaya, Sabtu (24/11/2019).



Sumber: BeritaSatu.com