Pemda Perlu Ruang untuk Menghadirkan Ketahanan Energi

Pemda Perlu Ruang untuk Menghadirkan Ketahanan Energi
Purnomo Yusgiantoro. ( Foto: Beritasatu Photo / Fuska Sani Evani )
Fuska Sani Evani / JAS Jumat, 29 November 2019 | 12:07 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pendiri Purnomo Yusgiantoro Center, Purnomo Yusgiantoro, meminta pemerintah memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) dalm menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED), untuk menghadirkan ketahanan energi nasional yang berdampak pada kemandirian ekonomi.

Sebagai pembicara kunci dalam seminar "Penguatan Ketahanan Energi untuk Mendukung Ketahanan Nasional" di Gedung Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta Kamis (28/11/2019), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara industri yang berbasis pada nilai tambah (value added).

“Untuk mengejar itu diperlukan sumber daya yang tidak kecil dan pengurangan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui,” jelasnya.

Indonesia diharapkan sudah menjadi negara industri yang berbasis pada nilai tambah (value added) dan untuk mengejar hal tersebut diperlukan sumber daya yang tidak kecil. Sementara itu Indonesia juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui.

Oleh sebab itu, Indonesia dituntut untuk mampu menghadirkan dan menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT). Kecenderungan penggunaan energi ke depannya adalah pemberian ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang merupakan penjabaran dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Menurut mantan Menteri ESDM (2001-2009) dan Menteri Pertahanan (2009-2014), untuk mencapai penambahan nilai, dibutuhkan kehadiran dan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Pemenuhan energi di daerah tentunya akan menghadirkan ketahanan dan keamanan energi nasional. Ini penting karena berkaitan dengan kemandirian dan juga kemampuan nasional dalam merespons dinamika dari perubahan global dan regional serta nasional,” ujarnya.

Dikatakan, kunci pemenuhan energi oleh daerah kuncinya terletak pada masuknya investor untuk mengeksplorasi sumber energi yang ada di Indonesia. Tidak hanya dalam bidang energi minyak dan gas akan habis dipakai. Investor juga diarahkan dalam pengembangan Migas Non-Konvensional (MNK).

Purnomo juga memaparkan dalam Target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-2038, penggunaan energi dari batu bara masih mondominasi pada angka 61 persen, diikuti gas sebesar 23 persen, EBT 12 persen dan BBM 4 persen. Pada 2038 diharapkan pemanfaatan EBT bertambah hingga 28 persen," katanya.

Dalam bidang ketahanan energi, Purnomo menyatakan ada empat kunci utama untuk meraihnya yaitu kemampuan memberikan jaminan ketersediaan energi (availability), memberikan akses terhadap energi (accessibility), memberikan harga energi yang terjangkau (affordability), menerima jenis energi tertentu (acceptability) dan menggunakan energi secara berkelanjutan (sustainability)

Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Muhammad Irhas Effendi menyatakan tema yang diangkat dalam seminar menjadi penting di tengah-tengah turunnya lifting minyak. Kondisi ini menghadirkan pandangan pesimistis dan optimistis perihal keberadaan energi dan sumber daya di bumi.

“Saat ini dan di masa depan, trasisi transisi dari energi fosil ke energi terbarukan sangat penting serta perlu terus digalakkan supaya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hal itu,” jelasnya.

Pemenuhan kebutuhan EBT perlu kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Pemda wajib menyusun rencana umum energi daerah yang merupakan penjabaran energi umum nasional.

Selain Purnomo Yusgiantoro hadir sebagai narasumber pakar geologi vulkanologi  Surono, staf ahli Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman dan guru besar Fakultas Teknik UI Rinaldy Dalimi.

Selain itu, Purnomo Yugiastoro juga menyarankan adanya kajian ulang terhadap penerimaan dan keterbukaan masyarakat di sebuah wilayah dalam kaitannya dengan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Menurut Purnomo Yusgiantoro, selama ini kebutuhan energi untuk listrik terbesar ada di Jawa. “Pada 15 tahun yang lalu kita sempat mengusulkan pendirian PLTN di Gunung Muria namun ditolak masyarakat. Sekarang bagaimana? Perlu dilakukan survei kembali, bahkan di Kalimantan Barat serta Bangka Belitung yang menyatakan bersedia menjadi daerah pertama yang memiliki PLTN di Indonesia,” katanya.

Meski secara infrastruktur kelistrikan untuk PLTN dinilai siap, namun pendirian PLTN harus dikaji ulang pada hal faktor memberikan harga energi yang terjangkau (affordability) dan menerima jenis energi tertentu (acceptability).

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Rinaldy Dalimy yang turut menjadi pembicara menyatakan meski tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional. Namun PLTN menjadi pertimbangan dan pilihan terakhir.

Menurutnya, penerapan teknologi nuklir baik untuk persenjataan, pertanian, kesehatan maupun kelistrikan, tetap mengandung risiko. Selain itu, keberadaan Indonesia yang berada di area the ring of fire (wilayah gunung api) serta daerah rawan gempa menghadirkan ancaman bencana alam yang tidak bisa diprediksi dan membahayakan instalasi.

“Dalam 100 tahun ke depan, PLTN belum akan hadir di Indonesia,” ujarnya.

Dalimy memaparkan Indonesia memiliki beragam jenis energi terbarukan yang bisa digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Ada tenaga angin yang sudah dimanfaatkan di Sulawesi Selatan, kemudian ada tenaga ombak, hidrogen, tenaga air yang dielektrolisa, dan konversi energi termal lautan (OTEC) yang di mana Indonesia memiliki potensi besar ketiga di dunia.

Namun, persoalan utamanya untuk mengelola energi itu dibutuhkan dana besar. Di sinilah peran perguruan tinggi, membuat yang mahal menjadi murah.

Sementara pakar Geologi Vulkanologi, Surono menyatakan konsep ketahanan energi harus bersinergi dengan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sebab menurutnya, 180 juta penduduk Indonesia, tinggal di wilayah rawan bencana. Selain memahami potensi dan mewaspadai bencana di lingkungan, penataan kawasan kota serta pembangunan infrastruktur vital juga harus diperhatikan dengan membuat bangunan tahan bencana. 



Sumber: Suara Pembaruan