Soal Pemekaran, Masyarakat Papua Minta Pemerintah Duduk Bersama

Soal Pemekaran, Masyarakat Papua Minta Pemerintah Duduk Bersama
Pendeta Nikolaus Degei Utusan Gereja Kemah Injil Masehi Indonesia (Kingmi) yang mewakili kursi keagamaan di Majelis Rakyat Papua (MRP). ( Foto: dok )
Yudo Dahono / YUD Jumat, 29 November 2019 | 13:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak pemekaran provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan karena menurut masyarakat asli Papua hal tersebut ini bukanlah sebuah keuntungan bagi masyarakat. Menurut Pendeta Nikolaus Degei, pemekaran itu semata-mata merupakan keuntungan bagi elite politik. Diakuinya sekalipun membuka ruang bagi investasi-investasi namun investasi yang masuk bukanlah untuk mensejahterahkan masyarakat.

"Pemekaran ini hanya akan membongkar dan menghabisi hak ulayat masyarakat untuk membuka kebun, mencari kayu bakar dan pencarian kehidupan sehari-hari, sebab itu masyarakat hukum adat akan mempertahankan sesuai dengan jati diri dan kearifan lokal," ujar Pdt Nikolaus Degei Utusan Gereja Kemah Injil Masehi Indonesia (Kingmi) yang mewakili kursi keagamaan MRP, di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

"Kami utusan Kingmi di Majelis Rakyat Papua, mengimbau kepada pemerintah agar ketika elit politik mengajukan semua proposal di tingkat DPR ataupun adanya kajian-kajian akademisi yang tengah dikerjakan sementara ini semua itu kami minta stop dulu, Setelah otsus berlanjut atau tidak dan sambil menunggu kelanjutan Freeport pada tahun 2021 hal-hal ini agar menjadi pertimbangan," sebutnya.

Menurutnya, pemerintah harus turut menjaga alam lingkungan yang ada, dan masyarakat asli Papua seharusnya diajak berbicara terkait pemekaran yang sudah disetujui oleh pemerintah itu.

"Pemerintah harus berpikir, berbicara dan duduk bersama masyarakat adat papua, oleh karena dengan adanya pemekaran ini kami masyarakat Papua menjadi berfikir kapan kami mati, bukan kami mendapat keuntungan, mohon pikirkanlah bagaimana menyelamatkan rakyat Papua," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com