BPK Paparkan Pentingnya Pengawasan Inspektorat Utama

BPK Paparkan Pentingnya Pengawasan Inspektorat Utama
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, saat menyampaikan arahan pada Rakor Pengawasan Inspektorat Utama pada Jumat, 29 November 2019. ( Foto: BPK / IST )
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 29 November 2019 | 21:56 WIB

JAKARTA, Beritasatu.com - Pengawasan yang efektif pada setiap tingkatan tata kelola merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan tujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna pada Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) tahun 2019, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Kamis (28/11/2019).

BPK

Pembukaan Rakorwas Inspektorat Utama oleh Ketua BPK didampingi Inspektur Utama dan Plh. Sekretaris Jenderal BPK, Jumat 29 November 2019. (BPK)

Adapun pengawasan ini harus mampu mendorong dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan BPK secara efisien, efektif dan taat azas.

Tak hanya itu, pengawasan ini perlu meliputi pencegahan, pendeteksi dan mitigasi secara dini risiko gangguan tujuan.

Nilai-nilai BPK pun perlu ditekankan yakni independensi, integritas dan profesionalisme sebagai budaya organisasi.

“Aktifitas pengawasan oleh Itama harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan proses tata kelola, manajemen resiko, pengendalian internal dan kepatuhan untuk mencapai tujuan strategis BPK”, ungkap Agung Firman.

Dengan ini, BPK dapat mengambil langkah ke depan lainnya yakni leading by example atau tata kelola organisasi guna menjadi teladan instansi lainnya.

BPK

Para peserta Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) BPK tahun 2019, Jumat 29 November 2019. (BPK)

Dengan tema "Strategi Itama dalam Mendukung Rencana Strategis BPK 2020-2024", para pemangku kepentingan diajak dalam penyusunan strategi penguatan kelembagaan Itama dalam berbagai aspek.

Berlangsung selama dua hari, rapat koordinasi ini dihadiri Inspektur Utama BPK Ida Sundari, Plh Sekretaris Jenderal BPK Hery Subowo dan Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Blucer W. Rajagukguk.



Sumber: PR