Putusan MK Dinilai Kuatkan Peradi sebagai Wadah Tunggal Advokat

Putusan MK Dinilai Kuatkan Peradi sebagai Wadah Tunggal Advokat
Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / RSAT Jumat, 29 November 2019 | 22:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor: 35/PUU XVII/2018 soal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi advokat tunggal sudah tepat. Putusan MK itu juga sesuai argumentasi yuridis dan konstitusional.

Menurut Fahri, secara teknis yuridis amarnya memang menolak permohonan para pemohon. Namun dari segi pertimbangan hukumnya, MK menegaskan hal-hal substansial yang secara materil menjadi pokok permasalahan, konflik, dan perpecahan yang selama ini terjadi di kalangan profesi advokat itu sendiri.

"Putusan MK itu menguatkan Peradi sebagai organ negara yang bersifat "single bar association" bahwa argumentasi yuridis dan konstitusional yang mahkamah gariskan dan tegaskan dalam pertimbagan hukumnya adalah sangat kuat dan mempunyai basis legal-konstitusional jika dilihat dari segi filosofis dan akademik," kata Fahri dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Jumat (29/11/2019).

Fahri menyatakan, MK berpendapat bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 18/2003 tentang Advokat telah selesai dan dipertimbangkan. Peradi organisasi advokat satu-satunya wadah profesi advokat. Putusan MK ini bernomor 014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006.

Dengan putusan MK ini, Fahri menjelaskan, maka Peradi memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, dan Komisi Pengawas, termasuk mengenai pengawasan, dan memberhentikan advokat.

Berkaitan dengan keberadaan organisasi-organisasi advokat lain yang secara de facto saat ini, Fahri menambahkan, bahwa hal tersebut tidak dapat dilarang. Sebab konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana UUD 1945. Namun demikian, organisasi-organsasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan delapan jenis kewenangan.

Berkaitan dengan penyumpahan advokat yang dilakukan oleh pengadilan tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, tidak serta- merta membenarkan bahwa organisasi di luar Peradi dapat menjalankan delapan kewenangan.

Tapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara de facto ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Fahri Bachmid mengatakan, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi. Tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan MK berkaitan dengan penyumpahan menjadi advokat, maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain Peradi harus segera menyesuaikan dengan organisasi Peradi.

“Sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan-Putusan MK tersebut di atas bahwa Peradi-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat delapan kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan advokat seperti bunyi putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006,” imbuh Fahri.

Sementara itu, Fahri menyampaikan berkenaan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat yang juga dimohonkan pengujian oleh para pemohon a quo menurut MK sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan. “Tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006,” kata Fahri.

Disebutkan Fahri, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut menegaskan bahwa Peradi sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang mempunyai wewenang mengangkat sampai memberhentikan Advokat sesuai UU Advokat merupakan “vaste jurisprudentie”.

Dengan demikian, kata Fahri, maka menjadi imperatif serta bermakna “expressiv verbis” agar semua pihak harus berangkat dari putusan mahkamah tersebut. Fahri meminta semua pihak harus kembali dan duduk bersama dalam semangat konstitusionalisme serta alur dan batasan yang telah digariskan oleh MK.

Ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi dan pelaksanaan prinsip negara hukum, Fahri meminta negara memastikan bahwa berbagai konflik dan perpecahan di tubuh organisasi advokat harus diakhiri. MA wajib meninjau serta menyesuaikan sikap dan kebijakannya seperti mencabut Surat Ketua MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 terkait Penyumpahan Advokat yang banyak kalangan dinilai bermasalah.

MA harus konstruktif dalam urusan Advokat ini. MA juga berkewajiban untuk memastikan dan menjaga sistem penataan dan pengaturan urusan advokat sebagaimana telah diatur dalam UU Advokat, sebab Peradi secara ketatanegaraan berdasarkan putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 yang mendefinisikan bahwa organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri,” ujar Fahri.

“Semua permasalahan ini harus dituntaskan dengan perspektif putusan MK. Pemerintah lewat Kemkopolhukam diharapkan dapat turun tangan untuk membantu menata permasalahan advokat ini, baik dalam rangka penataan regulasi maupun kebijakan-kebijakan strategis lainya, Sebab ini adalah persoalan bangsa yang membutuhkan penanganan secara cermat, sistemik, hati-hati dan komprehensif demi pembangunan hukum yang bersendikan keadilan," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan