Diperlukan Kolaborasi Mendagri dan Menkeu untnuk Bangun NTT

Diperlukan Kolaborasi Mendagri dan Menkeu untnuk Bangun NTT
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2016-2018, Angelo Wake Kako ( Foto: PR )
Yustinus Paat / AO Jumat, 29 November 2019 | 22:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Paripurna DPRD Provinsi NTT telah menyepakati memasukan pinjaman daerah dalam RAPBD NTT 2020 sebesar Rp 900 miliar pada Rabu, 26/11/2019. Pinjaman tersebut akan diperuntukan untuk menggenjot pembangunan infrastrktur untuk memudahkan akses di wilayah yang selama ini terisolasi.

Menanggapi hal itu, anggota DPD asal NTT, Angelo Wake Kako menyambut baik dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan pemerintah daerah NTT, baik gubernur maupun anggota DPRD NTT.

"Saya mengapresiasi terobosan yang dilakukan gubernur dan telah disetujui oleh DPRD NTT terkait pinjaman daerah, karena NTT tidak bisa dibangun melalui pendekatan yang biasa-biasa saja," ujar Angelo kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Angelo mengatakan NTT memang membutuhkan begitu banyak fiskal untuk pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki kompleksitas persoalan dan masih terus tertinggal hingga saat ini. Pemerintah pusat, kata dia, telah memberikan ruang agar daerah termasuk NTT bisa mengatasi persoalan dengan bantuan fiskal.

"Pemerintah pusat memberikan ruang soal ini dengan mendorong pemerintah daerah agar melakukan pinjaman yang salah satunya pinjaman ke pemerintah pusat melalui PP Nomor 56 Tahun 2018. Intinya ini progresif, layak didukung," ungkap Angelo.

Sebagai wakil daerah, kata Angelo, DPD mempunyai tugas salah satunya terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Senator termuda dari NTT ini mendorong Mendagri untuk mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan setelah menerima usulan dari Pemprov NTT, untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku guna percepatan pembangunan di NTT.

"Semua kita tahu kalau Presiden Jokowi juga secara jelas menyatakan 6 propinsi yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depan, dan NTT salah satunya. Tentu ini harus diterjemahkan ketika usulan pinjaman daerah ini dimasukan oleh pemprov NTT, maka mendagri dan menkeu sudah selayaknya kolaboratif untuk menindaklanjuti," terang dia.

Angelo yakin Mendagri dan Menkeu akan sangat terbuka dan merespon positif. Pasalnya, langkah provinsi NTT ini bisa menjadi rujukan juga bagi pemerintah daerah yang lain untuk berani melakukan pinjaman demi percepatan pembangunan daerah.

"Dan khusus di NTT, saya pikir pemerintah kabupaten juga bisa mulai berani untuk terobosan seperti ini, sehingga pinjaman daerah di NTT ke depannya tidak hanya Rp 900 miliar, bahkan bisa melebihi itu kalau semua pemkab juga ikut ambil bagian dalam melakukan pinjaman demi percepatan pembangunan di daerah," tandas Angelo.

Lebih lanjut, Angelo juga mengingatkan agar pemanfaatan dana pinjaman daerah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan digunakan secara benar demi kemakmuran masyarakat daerah.

"Tentu keuangan ini harus digunakan secara benar agar kemakmuran masyarakat daerah benar-benar dirasakan," pungkas Angelo.



Sumber: Suara Pembaruan