Rencana Penghapusan UN Dapat Sambutan Positif

Rencana Penghapusan UN Dapat Sambutan Positif
Suasana pelaksanan UNBK hari pertama di SMP Negeri 1 Depok, Senin 22 April 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 29 November 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam menilai hasil capaian pembelajaran siswa pada setiap jenjang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggunakan ujian nasional (UN) sebagai satu-satunya alat penilaian. Namun, saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, sedang melakukan evaluasi untuk menghapus UN.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, menyambut baik wacana tersebut. Pasalnya, IGI sudah lama mengusulkan penghapusan UN karena menilai pelaksanaan UN selalu diwarnai kecurangan. Padahal UN dilaksanakan denga mengeluarkan anggaran besar.

“Selama pelaksanaan UN selalu tinggi tingkat kecurangannya, baik itu di masa lalu maupun masa kini yang sudah berbasis komputer. Tetap saja upaya kecurangan banyak dilakukan sehingga UN malah berpotensi menghancurkan nilai-nilai integritas,” kata Ramli kepada SP, Jumat (29/11/2019).

Ramli menyebutkan, daripada menghabiskan anggaran besar hanya untuk UN, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pengangkatan guru. Sebab, UN yang diamanatkan sebagai pemetaan ini tidak digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan di daerah yang memiliki nilai UN rendah maupun tinggi.

Selain itu, Ramli juga menuturkan, pelaksanaan UN ini hanya menguntungkan pelaku bisnis pendidikan seperti penerbit dan bimbingan belajar, baik secara daring maupun luring.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, seharusnya UN sudah lama dihapus karena tidak relevan. Menurutnya, untuk mengukur capaian pendidikan nasional tidak perlu dilakukan setiap tahun seperti yang dilakukan pemerintah melalui UN. Pemerintah dapat menggunakan metode sampling dalam riset.

Menurut dia, UN bukanlah sesuatu yang mendesak dalam pendidikan. Pemerintah harus fokus terhadap persoalan yang lebih mendesak seperti kualitas guru yang memang harus dievaluasi dan dipetakan kualitasnya.

Ubaid menuturkan, kualitas guru sangat berpengaruh pada kualitas peserta didik dan pendidikan di sekolah.

“Dari dulu yang diubek-ubek selalu siswanya, tetapi guru tidak pernah dievaluasi kualitasnya,” ujar dia.

Oleh karena itu, Ubaid berharap, Mendikbud menerapkan pelatihan guru yang merata dan sesuai dengan kebutuhan. Sebab, selama ini pelatihan guru yang dikembangkan dinilai JPPI belum merata karena hanya guru tertentu saja yang dilatih.

Dihapus 2021
Secara terpisah, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), Doni Koesuma mengatakan, secara kalender pendidikan, untuk tahun ajaran 2019/2020, UN akan tetap dilaksanakan. Maka penghapusan UN kemungkinan besar dilakukan pada 2021.
Doni menuturkan, UN sebagai bagian program akuntabilitas seharusnya tetap ada. Namun, tujuan dan bentuknya harus dievaluasi.

“Jadi sebaiknya tidak harus semua dari SD sampai SMA ada UN. Kita bisa menetapkan sebagai sebuah bangsa, kita ingin anak-anak lulusan SMA/SMK harus memiliki kapasitas seperti apa. Itu bisa dibuat sebuah ujian standar yang dilakukan pemerintah. Saya rasa itu perlu dipertimbangkan secara lebih utuh,” ujar Doni.

Apabila UN resmi dihapuskan, Doni menyarankan sebaiknya pemerintah dapat menggunakan metode lain, yakni memperluas Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang dikelola Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) karena dapat mendiagnosis kelemahan siswa secara terperinci.

“Sebetulnya, AKSI adalah alat asesmen yang bagus dan mestinya digunakan di berbagai jenjang sehingga tidak hanya melihat UN. Apalagi AKSI ini memiliki indikator lain yang lebih diagnostik. Misalnya, apa yang harus diperbaiki di level kelas dua, kelas empat, ataupun kelas delapan. Ini berbeda dengan UN yang hanya menilai ujungnya saja,” paparnya.

Perlu diketahui, AKSI memiliki perbedaan yang sangat spesifik dengan UN. Tes AKSI didesain untuk mendiagnosa kemampuan siswa secara mendetail. Misalkan, kemampuan matematika terdiri dari number, algebra, geometri, dan statistik. Number terbagi di level knowing, formulating, dan reasoning. Konteks masalah matematika ada yang bersifat kehidupan sosial, karier, dan individual. Format soalnya mulai dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, serta customized atau disesuaikan.



Sumber: Suara Pembaruan