Pejabat BPN Diduga Terima Gratifikasi dari Pengusaha Terkait HGU Kebun Sawit

Pejabat BPN Diduga Terima Gratifikasi dari Pengusaha Terkait HGU Kebun Sawit
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / CAH Senin, 2 Desember 2019 | 11:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional, Gusmin Tuarita bersama pejabat BPN lainnya, Siswidodo diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Gratifikasi dengan total sekitar Rp 22,23 miliar itu diduga diterima Gusmin selama periode 2013-2018 atau saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Kalbar periode 2012-2016 dan Kakanwil BPN Jawa Timur periode 2016-2018.

Sejak meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan yang diiringi penetapan tersangka terhadap Gusmin dan Siswidodo pada 4 Oktober 2019 silam, tim penyidik KPK telah memeriksa 25 saksi yang terdiri dari PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak serta Kepala Kantor Pertanahan di daerah lain di Kalbar. Tak hanya itu, tim KPK juga telah memeriksa sejumlah Direksi, Kepala Divisi Keuangan dan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Sawit di Kalbar.

"Ada sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang sudah kami periksa," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/12/2019).

KPK saat ini fokus dengan gratifikasi dalam bentuk uang yang diduga diterima Gusmin dan Siswidodo. Dalam pemeriksaan terhadap para pengusaha sawit tersebut, tim penyidik juga mendalami proses pendaftaran tanah mereka di BPN Kalimantan Barat.

"Sekarang kasusnya gratifikasi, kami fokus dulu ke penerimaan," katanya.

Baca JugaKPK Tetapkan 2 Pejabat BPN Tersangka Gratifikasi

Dalam kesempatan ini, KPK mengimbau pihak-pihak lain untuk menyampaikan jika pernah dimintai uang dalam proses pengurusan pendaftaran tanah. Terutama di BPN Kalbar saat Gusmin dan Siswidodo bertugas.

"KPK juga mengajak pada pihak-pihak lain yang pernah dimintai uang dalam pengurusan tanahnya agar menyampaikan informasi ke KPK. Khususnya di tempat tersangka bertugas dulu," kata Febri.

 



Sumber: Suara Pembaruan