Pemusnahan 20.000 Ton Beras, Ini Penjelasan Dirut Bulog

Pemusnahan 20.000 Ton Beras, Ini Penjelasan Dirut Bulog
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan mengenai disposal 20 ribu ton beras kepada awak media di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Selasa 3 Desember 2019 ( Foto: BeritaSatu Photo / Carlos Roy Fajarta )
Carlos Roy Fajarta / YUD Selasa, 3 Desember 2019 | 08:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan mengenai polemik pemusnahan beras sebanyak 20 ribu ton milik Perum Bulog kepada awak media pada Selasa (3/12/2019) di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta.

"Disposal beras 20 ribu ton yang sudah dinyatakan rusak itu ada tahapannya, harus melalui pemeriksaan laboratorium dan BPOM serta keputusannya ada di Kementerian Pertanian. Tidak langsung dibuang, harus melihat tafsiran dari ketiga instansi tersebut apakah masih bisa dijual dengan harga diturunkan atau dimanfaatkan untuk hal lainnya," ujar Budi Waseso, Selasa (3/12) pagi kepada awak media.

Beras yang mengalami penurunan kualitas tersebut bisa juga dirubah untuk tepung terigu atau pakan ayam. Namun bila ketiga instansi ini menyatakan tidak layak konsumsi manusia atau hewan maka masih bisa digunakan untuk bahan pembuatan ethanol. Budi Waseso menegaskan beras disposal tidak berarti selalu dibuang atau dimusnahkan.

"Selisih harga misalkan dulu kita beli Rp 8.000 sekarang nilai Rp 5.000, maka Rp 3.000 selisihnya itu diganti pemerintah. Bukan berarti saya meminta-minta untuk diganti, semua tergantung keputusan Menteri Keuangan, nanti diputuskan," tambah Budi Waseso.

Buwas menjelaskan potensi disposal salah satunya disebabkan pada umumnya karena program Rastra atau BPNT yang selama ini digulirkan Kementerian Sosial memperbolehkan masyarakat penerima bantuan untuk memilih membeli beras dari pasaran ataupun langsung dari Bulog.

"Untuk itu, program pengganti BPNT menjadi kartu sembako kita siap menangani, ada 12 pilihan paket sembako dengan harga yang sama senilai Rp 150.000. Kami akan menggunakan sistem pengiriman dengan e-commerce sehingga sampai langsung di rumah. Tidak perlu datang ke warung, toko, atau mengantre. Jadi sembako diantar ke rumah sesuai pilihannya," lanjut Buwas.

Ia menyebutkan saat ini stok beras Perum Bulog pada awal Desember 2019 mencapai 2,1 juta ton dan dirasa cukup aman menunggu hingga masa panen yang mengalami pergeseran pada April dan Mei 2020.

"Kapasitas gudang kita yang 3 juta ton saat ini masih penuh dan operasi pasar yang kita siapkan kuota 15.000 ton hanya terserap 4.000 ton. Selain itu stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang juga melimpah, dan harga beras di pasaran cukup stabil dan tidak ada lonjakan," jelasnya.

Perihal Bulog yang saat ini merugi, Buwas menyebutkan hal itu disebabkan karena bunga komersial untuk pengadaan CBP. Apalagi saat ini peran Bulog 80% mengurus CBP/PSO sedangkan untuk komersial hanya 20%. Keuntungan dari komersial dikatakan Buwas belum mencukupi untuk menutup bunga komersial untuk pengadaan beras CBP.

"Kita masih menunggu keputusan pemerintah terkait penugasan CBP ini. Misalkan nanti keputusan kementerian keuangan CBP itu Rp 2,5 Triliun setara 250 ribu ton. Maka Bulog akan menyerap ke sana dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Jadi dari sisa kapasitas nya 2,75 juta ton kita mengikuti pasar dengan harga komersial. Misalkan nanti pemerintah memerlukan tambahan stok CBP, bisa menggunakan stok komersial, hanya tinggal mengganti selisih harga," tandas Buwas. 



Sumber: Suara Pembaruan