DPRD: Buang Limbah ke Sungai Bengawan Solo Kejahatan Lingkungan

DPRD: Buang Limbah ke Sungai Bengawan Solo Kejahatan Lingkungan
Kondisi air berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap.
Stefy Tenu / LES Selasa, 3 Desember 2019 | 12:13 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPRD Jateng Hadi Santoso mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Polda Jawa Tengah (Jateng) untuk menindak tegas kasus pencemaran sungai Bengawan Solo dari sejumlah pabrik di kawasan Solo Raya. Dari hasil investigasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jateng, Bengawan Solo tercemar oleh limbah industri kecil alkohol, batik dan peternakan babi.

“Praktik membuang limbah ke sungai merupakan kejahatan lingkungan, itu tindak pidana yang harus dihukum dan ditindak tegas. Jangan tunggu lama-lama, segera saja tindak tegas,’’ tegas politisi PKS, Selasa (3/12/2019).

Hadi menuturkan, berdasarkan laporan masyarakat yang masuk padanya, limbah pabrik itu ada indikasi dibuang hingga lintas daerah. Limbah dari pabrik yang ada di kawasan Solo Raya itu bukan saja dibuang di wilayah Solo Raya seperti Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo, melainkan hingga ke luar wilayah, hingga Blora dan Brebes.

“Dari masyarakat Brebes, di Tanjung Bulakamba, bahkan dibuang di kebun milik warga dan ditemukan label perusahaan tekstil yang berlokasi di wilayah Solo Raya. Warna limbahnya kuning dan berbau sangat menyengat yang mengganggu lingkungan setempat. Warga mengeluh karena bau dan mengganggu kesehatan,’’ tegas Hadi.

Menurutnya, temuan label perusahaan tekstil asal Solo di Brebes dan juga Blora itu harus ditindak tegas oleh Pemprov Jateng. Temuan limbah pabrik tersebut sangat meresahkan warga dan lingkungan, sehingga harus secepatnya ditindak tegas dan cepat. Jangan berlarut-larut. “Saya minta Dinas LHK Jateng cepat bertindak tegas. Kalau ada temuan dan jelas dari mana sumbernya, pelakunya harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,’’ tegasnya.

Terjun ke Lapangan
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Ammy Rita mengatakan, tim sudah bekerja dan terjun ke lapangan sejak adanya laporan masyarakat tentang pencemaran Bengawan Solo. Dari hasil investigasi, Bengawan Solo tercemar oleh limbah dari industri kecil alkohol, batik dan peternakan babi.

"Sejak ada aduan masyarakat mengenai pencemaran air Bengawan Solo, kami langsung menerjunkan tim. Dari sampel air sungai yang diambil, memang ditemukan pencemaran cukup signifikan," kata Ammy.

Ia menerangkan, hasil temuan tim di lapangan bahwa pencemaran Bengawan Solo disebabkan oleh limbah industri kecil. Diantaranya industri kecil alkohol, industri kecil batik dan peternakan babi.

Selain itu, dari hasil investigasi juga ditemukan adanya dugaan industri besar yang ikut mencemari aliran sungai Bengawan Solo. Terkait temuan dugaan pencemaran oleh industri besar, pihaknya mengatakan sedang melakukan klarifikasi lebih lanjut ke perusahaan-perusahaan yang bersangkutan atas hasil temuan itu.

Terkait temuan-temuan itu, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi penanganan pencemaran Bengawan Solo bersama Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian LHK, DLH Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di sepanjang aliran sungai tersebut. Dari koordinasi, disepakati akan dilakukan optimalisasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di beberapa industri yang ada."Sebenarnya sudah ada IPAL komunal di beberapa titik, namun beberapa kurang berfungsi optimal. Untuk mengatasi hal itu, akan dilakukan revitalisasi IPAL komunal," tegasnya.

Selain itu, Pemprov Jateng lanjut Ammy juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Bupati/Wali Kota di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Inti surat edaran itu adalah memerintahkan Bupati/Wali Kota untuk melakukan identifikasi sumber pencemaran Bengawan Solo. "Kami juga memerintahkan para kepala daerah di sekitar Bengawan Solo untuk merevitalisasi IPAL komunal yang sudah ada, menyediakan lahan untuk pembangunan IPAL komunal baru, pendataan perizinan UMKM dan melakukan pengawan secara intensif serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan