Keselamatan Kerja Terancam, Buruh Tuntut Tambang Nikel Morowali

Keselamatan Kerja Terancam, Buruh Tuntut Tambang Nikel Morowali
Para buruh yang bekerja di perusahaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berunjuk rasa ke Kantor IMIP di Desa Fatifia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali serta Kantor DPRD Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng, Selasa, 3 Desember 2019. Mereka menuntut perusahaan-perusahaan di kawasan industri itu untuk meninjau kembali standard operational procedure (SOP) tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). ( Foto: Istimewa )
John Lory / JEM Selasa, 3 Desember 2019 | 14:26 WIB

Palu, Beritasatu.com – Para buruh yang bekerja di perusahaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berunjuk rasa ke Kantor IMIP di Desa Fatifia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali serta Kantor DPRD Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng, Selasa (3/12/2019.

Para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) itu, menuntut perusahaan-perusahaan di kawasan industri itu untuk meninjau kembali standard operational procedure (SOP) tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tuntutan itu karena sering terjadinya kecelakaan kerja di kawasan industri itu.

Sebelumnya, buruh bernama Rian Subroto, bekerja di bagian mekanik di PT Indonesia Ruipu Nickel Chrome Alloy (IRNC), meninggal dunia secara mengenaskan pada 24 November 2019. Ia terkena percikan api dari tungku pabrik industri nikel sehingga membakar sekujur tubuhnya.

Para buruh menganggap buruknya SOP K3 di perusahaan penghasil ferrochrome itu merupakan penyebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

“Peristiwa yang menimpa Rian merupakan fenomena gunung es dan ancaman keselamatan kerja di kawasan industri itu,” kata Afdal, Koordinator Aksi.

Mengutip data klaim BPJS selama Januari-September 2019, SPIM menyebut bahwa telah terjadi 154 kasus kelecakaan kerja di kawasan industri berbasis nikel terbesar di Asia Tenggara itu.

Para buruh juga mendesak pemerintah sebagai pengawas untuk tidak menutup mata terhadap masalah K3 di kawasan industri yang mempekerjakan sekitar 38.000 buruh itu. Mereka meminta Pemda Morowali untuk mengawasi masalah ketenaga kerjaan di IMIP. Buruh juga mendesak DPRD Morowali membentuk pansus untuk mengevaluasi masalah K3 di perusahaan itu.

“Kami mendesak klinik IMIP untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada buruh,” kata Afdal.

Menanggapi aksi buruh di DPRD Morowali, Komisi III DPRD memanggil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali. Dalam pertemuan disepakati akan dilakukan dialog antara pemda, perusahaan, dan buruh pada 6 Desember 2019 mendatang guna membahas masalah K3 di IMIP.



Sumber: Suara Pembaruan