2020, Aktivitas Riset Harus Terintegrasi

2020, Aktivitas Riset Harus Terintegrasi
Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro (berdiri) saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pengenalan menteri kabinet Indonnesia Maju di depan tangga Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Selasa, 3 Desember 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai Januari 2020 memastikan kegiatan riset dan inovasi lembaga penelitian pengembangan (litbang) yang tersebar di berbagai kementerian lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan tinggi wajib terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih riset sehingga inovasi yang muncul bisa punya nilai tambah dan mendongkrak daya saing bangsa.

Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng industri untuk terus meningkatkan litbangnya. Sebab saat ini, 84% alokasi anggaran penelitian di Indonesia didominasi pemerintah. Rencananya tahun 2020, kebijakan insentif pajak juga akan diberikan bagi industri yang mau mengalokasikan anggaran untuk riset.

Menteri Riset Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan, litbang itu ibarat matra kemajuan suatu bangsa. Litbang menjadi prasyarat bagi suatu negara untuk bisa naik kelas, kompetitif, dan disegani negara lain di dunia.

"Kehadiran litbang sangat diperlukan untuk membuat Indonesia lebih berdaya saing," katanya di sela-sela Apresiasi Lembaga Litbang Tahun 2019 di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (2/12/2019).

Saat ini daya saing Indonesia menurut World Economic Forum berada di peringkat 50 dari 141 negara. Peringkat ini merosot dari sebelumnya yang berada di peringkat 36 dan 45.

Bambang berpandangan, upaya litbang yang serius hingga hilirisasi inovasi bisa mendongkrak daya saing Indonesia. Dengan begitu, Indonesia tidak sekadar puas dengan sumber daya alam yang dimiliki dan kurang memperhatikan kualitas sumber daya manusia serta litbang.

Sesuai dengan amanat UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Inovasi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), riset harus beranjak hingga hilirisasi inovasi.

Oleh karena itu BRIN harus memastikan riset bisa dihilirisasi serta memunculkan invensi dan inovasi. Kemudian tidak terjadi tumpang tindih penelitian atau duplikasi.

"Ke depan tidak lagi satu objek penelitian diteliti 3-4 lembaga terpisah-pisah tetapi harus bersinergi," ucap Bambang.

Ia menegaskan, institusi litbang secara manajerial tetap berada di organisasi induknya. Namun dari sisi kinerja, risetlah yang dikoordinasikan oleh BRIN.

Total anggaran riset di Indonesia yang tersebar berbagai lembaga litbang yang lebih dari Rp 26 triliun. Namun yang murni digunakan untuk aktivitas riset hanya sekitar Rp 10 triliun. Sisanya untuk pembiayaan operasional dan gaji pegawai sekitar Rp 15 triliun.

Oleh sebab itu, lanjut Bambang, dengan anggaran riset yang tersedia itu harus dan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin lewat sinergi litbang. Pemerintah juga sudah menetapkan prioritas riset nasional hingga 2024 seperti di bidang pangan, energi, kebencanaan, kesehatan, obat dan sejumlah fokus lainnya.

Saat ini di Indonesia, kata Bambang, terdapat 329 lembaga litbang yang terdiri dari 101 lembaga litbang di lembaga pemerintah nonkementerian dan 228 di kementerian/lembaga. Dari jumlah itu, 137 di antaranya sudah ditetapkan menjadi pusat unggulan iptek (PUI).

Dalam kesempatan kemarin, Bambang juga mentetapkan 18 PUI baru. Selain itu, 7 lembaga litbang di perusahaan juga meraih apresiasi karena telah berkontribusi melakukan riset dan pengembangan. Di samping sejumlah lembaga litbang daerah juga ada yang mendapatkan apresiasi.

Spesifik
Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo menyebut, pembinaan lembaga litbang menjadi PUI dilakukan sekitar tiga tahun. PUI kelak bisa naik kelas menjadi science techno park.

Dari PUI yang ada hingga saat ini, sudah ada 863 paten, 2.442 publikasi internasional, 2.969 publikasi nasional, 3.544 kerja sama riset nasional dan 1.094 kerja sama riset internasional.

"Pembinaan yang diberikan kepada PUI untuk mendorong agar PUI punya keunggulan spesifik," ucap Patdono.

Di tempat terpisah, Menristek juga bertemu dengan anggota Dewan Riset Nasional (DRN). Dalam pertemuan itu, anggota DRN, Bambang Setiadi, mengapresiasi prioritas riset nasional dan integrasi riset semua litbang di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Menristek juga menyebut soal perlunya penguasaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), big data, cyber security, dan inovasi.

"Untuk AI kita harus punya roadmap. Buat apa AI itu, apakah untuk kesehatan, identifikasi penduduk atau yang lainnya. AI ini bukan untuk gagah-gagahan tetapi sudah menjadi kebutuhan," paparnya.

Presiden Joko Widodo juga beberapa waktu lalu sempat menyebut perlunya pemanfaatan AI. Menristek berpandangan, hal itu bisa dimaknai untuk mempercepat proses birokrasi pemerintahan.

Menristek mengungkapkan, AI punya manfaat yang semakin optimal ke depan, salah satunya untuk mendukung nomor induk kependudukan tunggal (single identity number).



Sumber: Suara Pembaruan