Indonesia Serius Hapus Merkuri di Tambang dan Alkes
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Indonesia Serius Hapus Merkuri di Tambang dan Alkes

Senin, 2 Desember 2019 | 12:00 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia perlahan mulai menghapus penggunaan merkuri baik di penambangan emas skala kecil (PESK) dan alat kesehatan (alkes) karena dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Komitmen penghapusan merkuri ini diperkuat setelah Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Minamata.

Untuk alkes, pemerintah menargetkan penghapusan merkuri di tahun 2020. Sedangkan untuk penambangan emas skala kecil, sejumlah teknologi sudah diterapkan di sejumlah lokasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menyebut, Indonesia memandang merkuri sebagai senyawa neurotoksi berpotensi mengancam kesehatan manusia dan dapat bergerak lintas batas negara.

"Oleh karenanya pemerintah berupaya memperkuat regulasi baik melalui undang-undang hingga implementasi program melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019," katanya kepada SP di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Peraturan Presiden ini mengatur pelaksanaan rencana aksi nasional di pusat dan rencana aksi di daerah yang berisikan strategi pengurangan dan penghapusan dengan target-target pencapaian terhadap pengurangan dan penghapusan pengurangan emisi merkuri di sektor energi sebesar 33% dan produk lampu dan baterai sebesar 50% di tahun 2030.

Ini termasuk penghapusan merkuri pada produk-produk alkes dan dental amalgam sebesar 100% di tahun 2020. Juga penghapusan di industri chlor-alkali pada tahun 2025, termasuk penghapusan merkuri di PESK di tahun 2025.

Untuk dapat mencapai target-target tersebut lanjutnya, harus dilakukan pengendalian pasokan dan peredaran merkuri hingga penutupan pertambangan primer merkuri ilegal serta penangkapan pemasok merkuri ilegal di beberapa tempat.

Pendekatan teknologi di PESK agar tak lagi menggunakan merkuri juga dilakukan dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT, Rudi Nugroho mengatakan, saat ini BPPT sudah mengembangkan teknologi pengolahan emas nonmerkuri. Penerapan teknologi itu sudah dilakukan di Lebak dan Kulonprogo.

"Penerapan teknologi ini, ditujukan untuk penambangan emas skala kecil. Metode teknologinya bergantung jenis batuan," katanya kepada SP di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Rudi menjelaskan untuk batuan primer di PESK, perlu penambahan kimia untuk mengikat emas menggunakan sianida sebagai pengganti merkuri. Dengan proses ini, efisiensi pengikatan emas bisa dua kali lipat dibanding menggunakan merkuri.

"Dari sisi lingkungan, sianida mudah di destruksi atau diurai menjadi elemen yang aman di lingkungan," imbuh Rudi.

Sementara itu untuk pengolahan jenis batuan sekunder, menggunakan teknologi grafitasi dan sedimentasi yang rencananya akan diterapkan di Kuantan Singingi, Riau.

Konvensi Minamata

Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2017. Kemudian tahun 2018, pemerintah mulai merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Tahun 2019, resmi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang RAN-PPM, dan menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya usai menghadapi pertemuan terkait Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss baru-baru ini menyebut, peraturan presiden menetapkan target pengurangan penggunaan merkuri di sektor manufaktur sebesar 50% dari level saat ini pada tahun 2030 dan di sektor energi sebesar 33,2% dari level saat ini pada tahun 2030.

Menteri Siti melanjutkan, kasus merkuri bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan ilegal. "Kita ketahui banyak masalahnya dan banyak juga korbannya dan untuk itulah Presiden pada saat rapat terbatas kabinet tahun 2017, menegaskan untuk diatasi dan dicegah dampak merkuri dan merebaknya penyakit," paparnya.

Melalui rapat pleno Conference of the Parties (COP-3) Konvensi Minamata di Jenewa, secara aklamasi Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah COP ke-4 Konvensi Minamata. Pertemuan internasional ini rencananya akan digelar di Bali pada tahun 2021 mendatang.

"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah COP-4, menjadi sinyal penting dalam rangka tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk lakukan pemulihan lingkungan. Ini juga menjadi cerminan dari komitmen serius Indonesia untuk menghilangkan merkuri," ungkap Menteri Siti.

Merkuri adalah polutan persisten yang memiliki karakteristik toksik, bioakumulasi dapat berdampak luas dan tersebar melalui udara, air, tanah, dan makanan. Dampak kronis merkuri bagi kesehatan manusia bisa mengakibatkan kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan ginjal, kerusakan paru-paru, kerusakan hati, kerusakan gastroinstestinal, dan meningkatkan angka kematian. Sementara itu, dampak akut paparan merkuri pada bayi dapat mengakibatkan cacat mental, kebutaan, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot, gangguan pertumbuhan, dan kerusakan otak.

Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Iwan Nefawan mengatakan, Kemkes menargetkan penggunaan alkes bebas merkuri pada tahun 2020. Namun upaya ini masih membutuhkan proses panjang.

"Jadi memang di pasar sudah bisa dicegah. Tinggal sekarang alat kesehatan bermerkuri kan masih dipakai di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita tarik, tapi harus diganti dengan alat yang nonmerkuri, sehingga butuh waktu sampai tahun depan," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Terkait hal itu sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 47 Tahun 2019 untuk penghapusan merkuri. Ia berharap, target penghapusan merkuri dapat dicapai dan alat-alatnya segera ditarik.

Menurutnya, dari sisi regulasi sudah tidak ada lagi izin edar. Tidak boleh lagi ada distributor yang menjual alkes bermerkuri. Produksi dari perindustrian juga sudah dihentikan.

Sejumlah alkes yang menjadi target penarikan yakni termometer, tensimeter, dan amalgam gigi. Bahkan, amalgam gigi ini lebih dari 10 tahun tidak digunakan lagi oleh tenaga kesehatan profesional.

"Sayangnya, tukang-tukang gigi masih ada yang pakai karena biaya. Selain itu di daerah pelosok belum banyak yang terjangkau teknologi," ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, dalam 10 tahun ini tercatat sebanyak 1.826 prajurit terinfeksi HIV/AIDS.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Lagi, Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di Yahukimo, Papua

Prajurit satgas teritorial Koramil Persiapan Suru-suru, Kodim 1715/Yahukimo, Papua, tewas ditebak kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Sahabat Ganjar Jaring Potensi Santri di Lombok

Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, Sahabat Ganjar mengadakan Lomba Tilawatil Quran untuk menjaring potensi santri di Lombok, Nusa Tenggar Barat. 

NASIONAL | 3 Desember 2021

Melalui IKK, LAN Dorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti

NASIONAL | 2 Desember 2021

YLAM dan MHU Gelar Vaksinasi Gotong Royong di Kukar  

Yayasan Life After Mine (YLAM) dan PT Multi Harapan Utama (MHU) memfasilitasi program vaksinasi gotong royong bagi 1.000 warga Kutai Kertanegara (Kukar).

NASIONAL | 3 Desember 2021

The Untold Story: Kopassus untuk Indonesia

Kisah tahun 1960-an ini termuat dalam buku “KOPASSUS UNTUK INDONESIA” – Profesionalisme Prajurit Kopassus.”

NASIONAL | 3 Desember 2021

Sumbara Boat Berikan Sensasi Wisata di Sungai Siak

Sumbara Boat menyajikan wisata memancing dan menyusuri Sungai Siak dengan pontoon boat

NASIONAL | 3 Desember 2021

Telkom Dukung Pemerintah Majukan Pariwisata

Telkom Indonesia mendukung penuh pemerintah dalam memajukan industri pariwisata Indonesia.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Jokowi Sentil Polisi Sowan ke Ormas, Ini Kata Sekjen PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang menyentil kapolda dan kapolres yang kerap sowan ke ormas.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Kemendes PDTT: Desa Bukan Ajang Pertarungan Elite

Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito mengatakan desa merupakan arena masyarakat untuk meraih kemuliaan, bukan ajang bertarung para elite meraih kekuasaan.

NASIONAL | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Lili Pintauli Siregar


# Insentif PPN


# Kekayaan Nurul Ghufron


# Greysia/Apriyani


# Jokowi



TERKINI
Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

NASIONAL | 8 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings